Menurut Elka, Prabowo juga meminta pembentukan Komite Percepatan Transformasi Digital agar penerimaan pajak dari masyarakat semakin lancar.

"Tadi Presiden sudah setuju untuk segera dibentuk Komite Percepatan Transformasi Digital untuk menjalankan tiga bagian dari digital," kata Mari Elka di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (7/1/2024).

Di satu sisi, kata Elka, DEN juga hendak memastikan masyarakat patuh untuk membayarkan atau melaporkan pajak masing-masing. Sebab, ia menilai pajak tinggi akan menjadi percuma ketika masyarakat tak patuh untuk membayar atau melaporkan pajak masing-masing.

"Karena intinya percuma kita naikkan tingkat pajak kalau kepatuhannya tidak terjadi. Jadi, maka itu, kepatuhan lebih dahulu dan transformasi digital, pentingnya digital ID, juga digital payment, dan data exchange," ucapnya.

"Karena itu yang akan bisa memperbaiki administrasi pajak, maupun mengurangi penghindaran pajak dan meningkatkan kepatuhan sebelum kita bicara mengenai perubahan-perubahan kebijakan," lanjut Mari Elka.

Sementara itu, Menteri PAN-RB Rini Widyantini mengungkapkan fokus pemerintah untuk penerimaan pajak saat ini adalah digitalisasi proses perpajakan. Kata Rini, untuk mendukung digitalisasi, pemerintah pusat hendak menyiapkan infrastruktur pendukungnya.

"Dalam melakukan transformasi tersebut, tentunya kami memiliki hal-hal yang perlu kita perhatikan, terutama mengenai masalah bagaimana kami mempersiapkan DPI-nya, Digital Public Infrastructure," ucapnya di lokasi yang sama.

Baca juga:

• Dewan Pertahanan Nasional Jangan Timbulkan Kekuasaan Berlebih
• Kebijakan Pajak Pro Rakyat, PPN 12% Hanya Untuk Barang Mewah
• Shortfall Pajak 2024 Jadi Alarm Capai Target Penerimaan 2025