OLXTOTO - Partai Buruh memastikan akan mengusung calon presiden dan calon wakil presiden dalam pemilihan presiden (pilpres) tahun 2029 mendatang. Wacana ini disampaikan dalam rangka menanggapi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold20 persen.

"Partai Buruh akan mencalonkan presiden pada Pemilu 2029. Kami pastikan,asustogel Partai Buruh akan mencalonkan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2029," ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Buruh, Ferri Nuzarli, dalam konferensi pers yang digelar di Hotel Mega Proklamasi, Jakarta Pusat, pada Jumat (3/1/2025).

Partai Buruh pun akan memulai proses penjajakan pendapat yang dihimpun dari perwakilan pengurus partai di level kabupaten/kota maupun provinsi sebagai mekanisme pencalonan calon presiden dan calon wakil presiden. "Dan tentunya ini akan kami lakukan melalui proses ya, rencananya di awal Februari 2025 akan melakukan rapat kerja nasional (rakernas) yang dihadiri oleh seluruh provinsi se-Indonesia," ujar Ferri.

Partai Buruh mengapresiasi keputusan MK untuk menghapus ketentuan presidential threshold 20% yang sebelumnya diatur di Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Isu penghapusan presidential thresholdini disebut telah sejak lama menjadi isu prioritas Partai Buruh.

"Isu presidential threshold, adalah isu prioritas bagi Partai Buruh. Ini kami buktikan setidaknya sudah dua kali Partai Buruh menguji ke MK, tentang peraturan presidential threshold," kata Ketua Tim Khusus Pemenangan Partai Buruh, Said Salahidin, Jumat (3/1/2025).

Partai Buruh disebut sudah berencana akan mengajukan judicial review terkait penghapusan presidential thresholdke MK pada Februari 2025 mendatang. Namun, setelah keluarnya putusan penghapusan ambang batas pengusungan presiden, Partai Buruh akan mengalihkan fokus untuk menguji peraturan lainnya ke MK, salah satunya adalah penghapusan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold.

"Yang paling terdekat adalah, pengujian tentang parliamentary threshold. Parliamentary thresholdkita akan uji dengan meminta agar dihapuskan menjadi 0% seperti presidential threshold," ucap Said.

Dengan keluarnya putusan ini, Partai Buruh menilai MK telah kembali kepada khitahnya sebagai pengawal demokrasi dan konstitusi. "MK telah berhasil melaksanakan fungsinya sebagai pelindung hak-hak konstitusional warga negara (the protector of the citizens constitutional right)sekaligus pelindung hak asasi manusia (the protector of human right)," kata Said.

Baca juga:

• Yusril: Putusan MK Hapus Presidential Threshold20 Persen Final
• Perindo Janji Kawal Putusan MK yang Hapus Presidential Threshold