DPR Usul Pemerintah Bentuk Saluran Pengaduan Pelaksanaan MBG
“Ini kalau bisa channeling atau saluran untuk memberikan komplain dan handling (penanganan) komplainnya itu memang harus diciptakan sih,” kata Hetifah di Gedung A Kemendikdasmen, Jakarta Pusat, Selasa (7/1/2025).
Ia menegaskan, kehadiran saluran pengaduan bukan untuk membatasi kebebasan berekspresi, melainkan untuk memastikan tidak adanya keresahan dan kegaduhan di masyarakat. Padahal, kata dia, mungkin temuan tersebut hanya ditemukan di beberapa titik saja.
Menurut politikus Partai Golkar ini, saluran pengaduan penting untuk memastikan setiap laporan ditangani dengan baik, termasuk jika disertai bukti-bukti. Hetifah mengaku DPR juga siap menerima masukan maupun keluhan langsung dari masyarakat terkait pelaksanaan program MBG.
“Kami pun di DPR sekarang sudah menyiapkan diri nih untuk menerima berbagai pertanyaan ataupun juga masukan-masukan kalau memang ada foto atau bukti-bukti video itu juga bagus kan,” sambungnya.
Oleh karena itu, dia berharap program MBG dapat berjalan sukses, apalagi dengan adanya sinergi antar kementerian dan badan menurutnya menjadi penting dalam memantau jalannya MBG.
"Nanti, bagaimana caranya Badan Gizi Nasional sebagai penanggung jawab harus bersinergi dengan kami, teman-teman kementerian Dikdasmen kemudian juga dengan pemerintah daerah setempat bahkan BPPOM terlibat. Jjadi semua pihak harus menjaga agar ini bisa sukses,” ujarnya.
Baca juga:
- Juru Masak MBG Akui Sulit Atur Menu dengan Anggaran Rp10 Ribu
- Alasan Prabowo Tak Hadiri Peluncuran Program MBG di 26 Provinsi
saya ingin berkomentar
- kirim
Komentar Terbaru(0)
- tidak ada komentar
OLXTOTO menyarankan
- 2025-01-25 15:38:24KTT C20, Pancasila, & Ikhtiar Menyelesaikan Krisis Multidimensi
- 2025-01-25 15:38:24Update Harga Pangan: Cabai Masih Tinggi di Pasar Sipon Tangerang
- 2025-01-25 15:38:24MK Hapus Presidential Threshold, Menteri Karding: Bikin Rumit
- 2025-01-25 15:38:24Tarif Ojol Mahal, Siapa yang Diuntungkan?
- 2025-01-25 15:38:24Korupsi Pasar Cigasong, Arsan Latif Cs Divonis 4 Tahun Penjara
- 2025-01-25 15:38:24Gen Z, Di Antara Pengangguran dan Jerat Gig Economy
- 2025-01-25 15:38:24Gen Z: Gaji Pas
- 2025-01-25 15:38:24Mewaspadai Tren Skema Penipuan Berbasis Kripto yang Terus Naik
- 2025-01-25 15:38:24DPR Minta Menteri KKP Segera Ungkap Pemasang Pagar Laut Banten
- 2025-01-25 15:38:24Menhan Sjafrie Bertemu Menhan Jepang Bahas Transfer Teknologi
Peristiwa Panas
- 2025-01-25 15:38:24Miskonsepsi tentang Agile: IT Vs. Non
- 2025-01-25 15:38:24Makanan Bergizi di Indonesia, Mahal dan Dianggap di Bawah Rokok
- 2025-01-25 15:38:24Trump Akan Hadapi Vonis Kasus Uang Tutup Mulut Sebelum Dilantik
- 2025-01-25 15:38:24Gen Z, Di Antara Pengangguran dan Jerat Gig Economy
- 2025-01-25 15:38:24LPS Nilai Kebijakan DHE SDA 100 Persen Perkuat Rupiah
- 2025-01-25 15:38:24KPK Panggil Kader PDIP Saeful Bahri Terkait Kasus Korupsi Hasto
- 2025-01-25 15:38:24Shortfall Pajak 2024 Jadi Alarm Capai Target Penerimaan 2025
- 2025-01-25 15:38:24BGN Pastikan 190 Dapur Layanan Siap Distribusikan MBG Besok
- 2025-01-25 15:38:24Oegroseno Bongkar Visi Hukum AMIN hingga Netralitas TNI
- 2025-01-25 15:38:24Menag Lobi Arab Saudi agar Jatah Pembimbing Haji Tak Dikurangi
Hotspot Terbaru
- 2025-01-25 15:38:24KPK Belum Mau Ungkap Peran Djan Faridz di Kasus Harun Masiku
- 2025-01-25 15:38:24Kemendikti Serahkan Masalah Dosen Tak Digaji ke Internal Kampus
- 2025-01-25 15:38:24Sempat Populer di AS, Akankah RedNote Naik Daun di Indonesia?
- 2025-01-25 15:38:24Bagaimana Prabowo
- 2025-01-25 15:38:24Solusi Berantas Ketidakjujuran Akademik
- 2025-01-25 15:38:24Pelaporan Ahli di Kasus Timah Upaya Bungkam Pegiat Antikorupsi
- 2025-01-25 15:38:24Korlantas Berlakukan Sistem Poin dalam Penerbitan SIM di 2025
- 2025-01-25 15:38:24PDIP Unggul Sementara di Pileg 2024, tetapi Tak Sekuat Dulu
- 2025-01-25 15:38:24RI Akan Tambah Kapasitas Pembangkit Listrik 443 Gigawatt di 2060
- 2025-01-25 15:38:24Jokowi Akui Tahu Nama Pelatih Baru Timnas usai PSSI Pecat STY