Hal tersebut tertuang pada Surat Keputusan Bersama yang telah ditandatangani pada Senin (20/01/2025) yang di dalamnya mengatur pergerakan angkutan orang dan barang di pelabuhan penyeberangan,hometogel khususnya pada empat pelabuhan yakni Pelabuhan Ketapang, Gilimanuk, Merak, dan Bakauheni.

“Di momen libur panjang biasanya banyak terjadi pergerakan orang dan biasanya ada peningkatan jumlah kendaraan, begitu pun di sektor penyeberangan. Maka, selain pengaturan lalu lintas, pengaturan pada pelabuhan penyeberangan ini juga diperlukan,” ujar Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Ahmad Yani, di Jakarta, dikutip Selasa (21/01/2025).

Kemudian, mobil penumpang dan mobil barang yang melalui lintas Jangkar - Lembar maksimal sampai dengan Golongan VII (kurang dari sama dengan 12 meter).

“Dermaga Bulusan beroperasi opsional apabila terjadi penumpukan kendaraan akibat cuaca ekstrem dan lonjakan kendaraan di Pelabuhan Ketapang atau Pelabuhan Gilimanuk,” kata Yani.

Sementara itu, Pelabuhan Merak, Pelabuhan Bakauheni, Pelabuhan Ciwandan, Pelabuhan BBJ Bojonegara, Pelabuhan BBJ Muara Pilu, Pelabuhan Wijaya Karya Beton Tbk, pada 24 Januari 2025 sampai dengan 2 Februari 2025 yang dapat melalui Pelabuhan Merak tujuan Sumatera yaitu penumpang pejalan kaki, kendaraan bermotor golongan I hingga golongan VIb, golongan VII, golongan VIII sampai golongan IX.

Apabila kapasitas parkir Pelabuhan Merak dan Pelabuhan Indah Kiat (buffer zone) telah mencapai 70 persen, maka kendaraan bermotor golongan VII, golongan VIII dan golongan IX melalui Pelabuhan BBJ Bojonegara.

Lalu, Yani menjelaskan apabila kapasitas parkir Pelabuhan Merak dan Pelabuhan Indah Kiat telah mencapai 100 persen, semua kendaraan melalui Pelabuhan Ciwandan.

“Pemanfaatan Pelabuhan Ciwandan, Pelabuhan BBJ Muara Pilu dan Pelabuhan Wijaya Karya Beton Tbk. sebagai pelabuhan kontingensi untuk memecah antrean kendaraan apabila terjadi penumpukan,” imbuhnya.

Untuk penundaan perjalanan dan buffer zonebagi kendaraan penumpang menuju Pelabuhan Ketapang dari Situbondo dilakukan di Rest Area Watudodol, sedangkan dari arah Jember di kantong parkir Dermaga Bulusan.

Yani pun menuturkan, penundaan perjalanan dan buffer zonebagi kendaraan penumpang tujuan Pelabuhan Gilimanuk dilakukan di Terminal Kargo Gilimanuk serta untuk menghindari antrean panjang di area pelabuhan akan dilakukan pembatasan pembelian tiket dengan radius larangan.

Lalu, Pelabuhan Ketapang sejauh 2.65 KM dari titik tengah pelabuhan terluar (sebagai contoh acuan Terminal Sri Tanjung). Pelabuhan Gilimanuk sejauh 2.0 KM dari titik tengah pelabuhan terluar (sebagai contoh acuan Terminal Kargo).

Yani menjelaskan, mulai 24 Januari 2025 hingga 2 Februari 2025 kendaraan angkutan barang yang hendak ke Pelabuhan Ketapang dari Situbondo buffer zone di lapangan sepak bola Areba Desa Bangsring, Terminal Sritanjung, ruang parkir Pelabuhan Pelindo Tanjung Wangi Desa Ketapang, dan Kampung Anyar Desa Ketapang.

“Untuk yang dari arah Jember lokasinya di Ruang Parkir truk belakang Rumah Makan Warung Ayu dan Dermaga Bulusan,”papar Yani.

Untuk tujuan dari dan ke Pelabuhan Gilimanuk lokasi buffer zone ada di Terminal Kargo dan UPPKB Cekik.Di samping itu, buffer zone menuju Penyeberangan Pelabuhan Merak, BBJ Bojonegara dan Pelabuhan Ciwandan dilakukan di Rest Area KM 42A, Rest Area KM 68A, serta lahan PT Munic Line pada ruas jalan Cikuasa Atas.

Buffer zone menuju Penyeberangan Pelabuhan Bakauheni dan Pelabuhan BBJ Muara Pilu dilakukan di Rest Area KM 163B, KM 87B, KM 49B dan KM 20B pada ruas tol Bakauheni -Terbanggi Besar. Sedangkan untuk di ruas jalan non tol dilakukan di Terminal Agribisnis Gayam, Rumah Makan Gunung Jati, Rumah Makan Tiga Saudara dan Kantor Lama Balai Karantina Pertanian.

Untuk menghindari antrean panjang di area pelabuhan akan dilakukan pembatasan pembelian tiket dengan radius larangan Pelabuhan Merak sejauh 4.71 KM dari titik tengah pelabuhan terluar (sebagai contoh acuan titik Hotel Pesona Merak), dan Pelabuhan Bakauheni sejauh 4.24 KM dari titik tengah pelabuhan terluar (sebagai contoh acuan Balai Karantina Pertanian).

Peraturan tersebut dapat dievaluasi atas pertimbangan Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Darat untuk Pelabuhan Ketapang, Gilimanuk, Jangkar dan Lembar. Kemudian, Pelabuhan Merak dan Bakauheni akan dievaluasi pemberlakuannya oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

“Apabila terjadi perubahan pengaturan penundaan perjalanan secara situasional, pihak kepolisian dapat melaksanakan manajemen operasional berupa diskresi petugas kepolisian,” pungkas Yani.