"Menempatkan salah satu produsen baja terbesar Amerika di bawah kendali asing dan menciptakan risiko bagi keamanan nasional dan rantai pasokan penting kita," kata Presiden Biden dalam sebuah pernyataan dikutip dari VOA Indonesia, Sabtu (4/1/2025).

Biden tak menjelaskan bagaimana kesepakatan tersebut akan membahayakan keamanan nasional. Keputusan tersebut mendapatkan dukungan dari serikat pekerja United Steelworkers yang mendukung Biden pada saat pemilu.

“Ini adalah sektor penting, dan menjadi sasaran praktik perdagangan yang tidak adil, tetapi sulit untuk benar-benar memahami logika keamanan nasional di balik pemblokiran transaksi ini,” sambungnya.

Keputusan ini juga berdasarkan pada Undang-undang federal yang memberikan kekuasaan pada presiden untuk memblokir transaksi berdasarkan rekomendasi Komite Investasi Asing di Amerika Serikat. Diketuai oleh Menteri Keuangan, Janet Yellen, dan terdiri dari anggota Kabinet lainnya.

Bulan lalu, CFIUS gagal mencapai konsensus tentang kemungkinan risiko keamanan nasional yang ditimbulkan dari kesepakatan tersebut. Di samping itu, menurut beberapa analis dan penasihat, penolakan yang dilakukan Biden terhadap kesepakatan tersebut dapat merusak hubungan dengan Jepang, sekutu utama dan mitra dagang Amerika Serikat. Apalagi, kemungkinan perang dagang di bawah pemerintahan Trump yang akan datang yang telah berjanji untuk mengenakan tarif tinggi pada mitra dagang.

“Kita membutuhkan sekutu terutama dalam perang (kemungkinan perang melawan China),” kata peneliti senior nonresiden di American Enterprise Institute, John Ferrari.

“Jepang adalah sekutu setia di Pasifik. Mereka memiliki kecakapan dalam pembuatan kapal dan manufaktur, jadi kita membutuhkan mereka. Mengizinkan mereka berinvestasi di Amerika Serikat akan membuat kita lebih kuat,” ujarnya.

Presiden terpilih, Donald Trump, juga menentang akuisisi tersebut. Dalam unggahan di media sosial pada bulan November, ia berjanji akan memblokir kesepakatan tersebut dan menggunakan insentif pajak dan tarif untuk mengembangkan U.S. Steel.

Oleh karenanya, Nippon Steel maupun U.S. Steel telah menyepakati untuk menempuh jalur hukum. Mereka beralasan bahwa pemerintah Amerika Serikat gagal mengikuti prosedur yang tepat dalam mempertimbangkan akuisisi tersebut dan hanya terkait keputusan politik.

"Pernyataan dan Perintah Presiden tidak memberikan bukti kredibel apapun terkait masalah keamanan nasional, yang memperjelas bahwa ini adalah keputusan politik," kata perusahaan tersebut dalam sebuah pernyataan.

Keputusan ini juga sebenarnya menyusul kebijakan proteksionis lain yang diambil oleh pemerintahan Biden. Tahun lalu, dia diketahui menaikkan tarif impor baja dari China tiga kali lipat.

"Sudah terlalu lama, perusahaan baja Amerika Serikat menghadapi praktik perdagangan yang tidak adil karena perusahaan asing telah menjual baja di pasar global dengan harga yang sangat rendah, yang menyebabkan hilangnya lapangan kerja dan penutupan pabrik di Amerika," kata presiden dalam pernyataannya pada hari Jumat.

Baca juga:

• Cerita di Balik Mahasiswa UIN Jogja Uji Materi PT 20% ke MK
• Simulasi Perhitungan PPN 12 Persen untuk Barang Mewah