"Kalau ada yang memulai makan siang sendiri nggak apa-apa, tapi kewajiban negara menyiapkan MBG," kata Hasan diwawancarai di SD Negeri Sinduadi Timur, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), pada Jumat (17/1/2025).
Hasan juga mempersilakan, pemerintah daerah atau sekolah berkenan menyiapkan makan bergizi secara mandiri. "Kalau ada yang mau menyediakan sendiri ya silakan. Nggak boleh ada larangan [menyiapkan makan bergizi mandiri]. Dari negara itu wajibnya memberikan MBG," tegasnya.
Hasan menerangkan, pemerintah saat ini menargetkan penambahan dapur atau satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) tiap minggu. "Memang titik MBG akan bertambah setiap minggu," kata dia.
Pria yang juga pengamat politik ini menambahkan, pemerintah menargetkan program MBG dapat dinikmati setidaknya 15 juta manfaat pada tahun 2025. "Setiap bulan bertambah. Kami optimis, makin banyak dapur makin banyak yang diberi pelayanan," lontarnya.
Saat menanggapi biaya pembangunan SPPG yang tinggi, Hasan mengaku ada sejumlah skema yang bisa diterapkan antara lain dapur yang dibagun oleh Badan Gizi Nasional (BGN), ada dapur kerja sama dengan pemerintah dan BUMN, serta kolaborasi dengan swasta seperti yayasan, UMKM, dan koperasi. "Variasi banyak jadi sebetulnya tidak terlalu mengkhawarirkan," kata dia.
Terpisah, orang tua murid di Bantul, Vina, mengatakan TK tempat anaknya bersekolah menerapkan iuran untuk makan siang siswa.
"Belum ada informasi tentang makan bergizi gratis, tapi di sekolah anakku ada iuran untuk makan pas istirahat," ujarnya dihubungi kontributor Tirto.
Baca juga:
- PCO Tinjau Uji Coba Makan Bergizi Gratis 3.018 Siswa di Bogor
- Banser Kerahkan 10 Ribu Pasukan Kawal Makan Bergizi Gratis