“Aksi korporasi kapan? Saya rasa paling cepat tahun depan. Tahun ini masih, sebenarnya bukan kacau, persiapan. Tahun ini mungkin dalam persiapan, karena biasanya pemerintah itu kalau hari ini memutuskan mungkin perlu waktu setahun,” ujar Faizal dalam konferensi pers di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Jumat (10/01/2025).
Faizal menjelaskan masih ada beberapa proses yang perlu dilewati dalam proses persiapan korporasi tersebut. Mulai dari due diligence, financial due diligence, dan legal due diligence.
Faizal mengatakan Kementerian BUMN menunjuk Pos Indonesia sebagai BUMN logistik dikarenakan tidak ada lagi BUMN logistik yang tersedia. Maka dari itu, rencana aksi korporasi ini menjadi tugas Pos Indonesia untuk mengintegrasikan sebanyak 37 anak BUMN yang bergerak di bidang logistik.
Dengan mengintegrasikan seluruh anak perusahaan BUMN dalam satu orkestrasi oleh Pos Indonesia, maka nantinya akan menurunkan ongkos logistik BUMN. Faizal menilai, apabila ongkos logistik BUMN diturunkan, maka produk BUMN akan menjadi lebih kompetitif.
“Harapannya dengan mengintegrasikan seluruh anak cucu perusahaan BUMN ini dalam satu orkestrasi oleh Pos Indonesia nanti bisa menurunkan ongkos logistik BUMN,” katanya.
Faizal menjelaskan bahwa aksi korporasi tersebut merupakan salah satu tahap dalam integrasi seluruh anak perusahaan BUMN di bidang logistik. Katanya, aksi tersebut mungkin saja akan ada merger dan akuisisi oleh Pos Indonesia.
“Aksi korporasi ini mungkin saja nanti akan ada merger dan akuisisi oleh perusahaan, oleh Pos Indonesia. Karena akan ada konsolidasi, konsolidasi transportasi darat,” ucapnya.
Lebih lanjut, dia mengatakan dibandingkan dengan transportasi udara dan laut, hanya transportasi jenis logistik darat yang belum pernah dilakukan merger oleh Menteri BUMN, Erick Thohir. Faizal mengatakan bahwa hal tersebut tengah dilakukan proses pengkajian oleh pemerintah.
“Kalau laut sudah ya, sudah diumumkan oleh pak menteri konsolidasi laut itu Pelindo, Pelni, dan ASDO sudah pasti. Nah yang darat yang sedang dibuat kajian, apa saja yang nanti masuk dalam konsolidasi logistik darat,” ujar Faizal.
“Kalau yang udara juga sudah, itu dibawa injourney. Seperti Citilink, Garuda, sampai Pelita air. Itu sudah masuk di Injourney,” lanjutnya.
Namun, Faizal mengakui masih belum bisa berbicara banyak mengenai detail rencana aksi korporasi tersebut dikarenakan masih dalam proses pengkajian oleh pemerintah.
“Nah ini yang sedang dibuat kajian oleh pemerintahan BUMN dan ini mungkin bagian dari aksi korporasi yang akan kita lakukan. Saya tidak bisa bicara hari ini, ya karena masih kajian. Nanti kalau salah, kalau saya salah, kira-kira seperti itu. Pasti akan ada aksi korporasi,” ujar Faizal.
Petugas menyusun prangko seri G20 2022 di Kantor Pos Merdeka Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (2/11/2022). ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/rwa.
PT Pos Indonesia Catat Sukuk Ijarah Berkelanjutan
PT Pos Indonesia resmi mencatatkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2024 melalui penawaran umum di Bursa Efek Indonesia (BEI) hari ini, Jumat (10/1/2025). Adapun sukuk Pos Indonesia memiliki nilai emisi sebanyak Rp1 triliun.
Faizal mengatakan perseroan telah mendapat surat izin efektif dari Otoritas Jasa Keuangan secara resmi pada tanggal 27 Desember 2024.
Pencatatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan ini merupakan momen penting bagi Perseroan, yang mencerminkan kemampuan dan komitmen Perusahaan dalam mengelola keuangan perusahaan secara transparan dan berkelanjutan.
“Dengan dukungan dari investor dan masyarakat, Perusahaan berharap dapat terus meningkatkan kualitas layanan dan memperluas jangkauan Perusahaan untuk memberikan kontribusi positif bagi perekonomian Indonesia,” ujar Faizal.
Dia menambahkan, sukuk ijarah ini diterbitkan dengan tujuan untuk memperoleh dana yang akan dimanfaatkan untuk keperluan-keperluan korporasi, termasuk pengembangan infrastruktur untuk menjalankan program kerja perusahaan.
“Seperti pengembangan digitalisasi bisnis perusahaan pengembangan sistem Customer Relationship Management(CRM), serta perbaikan IT Infrastruktur dan Inovasi Bisnis Digital,” ujar Faizal.
Baca juga:
- Langkah Prabowo Stop Impor Pangan 2025: Bijak atau Terburu-buru?
- PosIND Dukung Layanan Haji Bersama Kementerian BUMN dan BP Haji
- Penambahan Usia Pensiun Beban Baru bagi Buruh Jelang Masa Lansia
Berita hangat yang mungkin menarik minat Anda