“Atas perhatian dan komitmen Pak Prabowo nanti Kementerian ini akan mendapatkan komitmen dari pemerintah untuk dana Rp45 Triliun, yang Rp45 Triliun ini akan tahapannya dibagi 3 kali, masing-masing Rp15 Triliun,” ujar Karding di Gedung Kementerian P2MI, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (6/1/2025).
Karding mengatakan anggaran tersebut akan dipergunakan untuk menunjang keberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan untuk pelatihannya. Termasuk untuk memulai skema pinjaman pinjaman khusus bagi pekerja migran Indonesia yang akan berangkat ke luar negeri. P2MI juga akan membentuk Badan Layanan Umum (BLU) untuk mengelola dana yang digelontorkan tersebut. BLU bakal memonitoring penggunaan dana dapat berjalan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan PMI.
Karding berharap pinjaman dengan skema yang dibuat pihaknya ini dapat menjadi jalan tengah terhadap kebutuhan para pekerja migran. Dia berharap bakal memudahkan segala proses dan menjawab kesulitan yang dialami PMI.
“Jangan sampai kalau PMI pinjam ke Tengkulak itu bunganya bisa sampai 30-50 persen. Ke koperasi saja bisa sampai 20 persen. Kan terlalu tinggi itu. Dan kalau pakai kur waktu itu hanya kurnya nggak berani ngasih, karena kurnya harus nunggu dulu kesepakatan kerja. Dia harus ada kontrak kerja,” kata dia.
Karding menuturkan pinjaman ini akan diatur dengan matang agar para PMI dapat mendapat banyak kemudahan. Apalagi, PMI yang bekerja dengan kemampuan yang profesional.
“Nah jadi mau kita atur sedemikian rupa, intinya bahwa orang mudah bekerja. Kami hitung kalau dia bekerja dengan skill, maka ini pengembaliannya juga gampang. Misalnya dengan model auto-debit, ya otomatis ya, nanti itu bisa,” tutur Karding.
“Bahkan kita bisa menjamin ada tabungan dari para pekerja migran ke depan untuk mereka modal usaha ketika mereka kembali dan juga untuk mungkin beli rumah, kita akan siapkan juga. Saya sudah telepon Pak Ara untuk bekerjasama khusus untuk perumahan pekerja migran. Jadi ini akan kita desain,” ungkap Karding.
Selain itu, Presiden Prabowo Subianto juga meminta untuk membangun 100 balai vokasi dalam mempersiapkan tenaga migran yang profesional. Karding berharap, selain pemerintah, dalam persiapan tenaga ini banyak pihak swasta yang ikut berkontribusi.
“Pak Presiden juga meminta akan mendukung dibangun sekitar 100 balai vokasi, 100 balai vokasi yang kita pertama, paling tidak kita akan bangun minimal di 30 balai vokasi nanti kita akan tempatkan sesuai dengan kepentingannya pada saat itu,” ucap Karding.
Baca juga:
- Tantangan Menjerat Tersangka Korporasi dengan Hukuman Maksimal
- Beragam Keluhan Layanan BPJS Kesehatan dan Solusi yang Dinanti