Koalisi Masyarakat Desak Polisi Setop Pelaporan Bambang Hero
Perwakilan koalisi masyarakat dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Jaya, menyatakan bahwa untuk menguji kebenaran atas keterangan ahli perlu melewati mekanisme pengujian keahlian terkait bersama para pakar atau biasa disebut peer riview mechanism. Dari situ, kemudian akan disimpulkan apakah ahli tersebut bersaksi dengan menyampaikan kebohongan, kekeliuran, atau pernyataannya tidak tepat.
"Bahwa Prof Bambang Hero hadir dan memberikan keterangan ahli dalam persidangan merupakan bagian dari kebebasan akademik sekaligus otonomi keilmuan, yang menjalankan amanat Tri Dharma Perguruan Tinggi ketiga, yakni pengabdian masyarakat," kata Jaya dalam keterangan resminya, Kamis (16/1/2025).
"Polda Bangka Belitung tidak melanjutkan proses hukum terhadap Prof Bambang Hero dan Kepolisian RI menghentikan upaya kriminalisasi yang serupa di kemudian hari," tutur Jaya.
Lebih lanjut Jaya mengemukakan, kepada Bambang Hero juga seharusnya diberikan perlindungan dari Kejaksaan Agung (Kejagung). Sebab, apa yang dialami Bambang adalah salah satu bentuk intimidasi.
"Kejadian yang dialami oleh Bambang Hero merupakan upaya intimidasi kepada pihak yang terlibat dalam upaya melawan pelaku perusak lingkungan," ujar Jaya.
Berdasarkan data ICW, kata Jaya, medio 2015-2024 terdapat 50 kasus intimidasi terhadap 123 pegiat antikorupsi. Kemudian, 20 kasus di antaranya adalah upaya judicial harassment.
Ditekankan Jaya, dalam kasus ini pun kerugian keuangan negara sekitar Rp300 triliun itu telah dihitung oleh pihak Badan Pelaporan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Koalisi masyarakat, kata dia, meyakini bahwa penghitungan itu telah didasarkan pada prinsip due proportional care.
"Yang mana penghitungan ini kemudian telah diakui oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Tipikor yang memeriksa dan mengadili perkara ini," ungkap Jaya.
Baca juga:
- Bambang soal Dilapor ke Polisi: Hakim Terima Perhitungan Saya
- Kejagung Siap Lindungi Bambang Hero usai Dilaporkan ke Polisi
- Darurat Filisida: Dipicu Tekanan Hidup, Pemerintah Jangan Lengah
saya ingin berkomentar
- kirim
Komentar Terbaru(0)
- tidak ada komentar
OLXTOTO menyarankan
- 2025-01-31 06:19:06Merunut Siapa Bertanggung Jawab atas HGB Pagar Laut di Tangerang
- 2025-01-31 06:19:06ETLE Ditambah, Polda Metro Target Tangkap 120 Juta Pelanggar
- 2025-01-31 06:19:06Polda Jatim Beri Trauma Healing ke Korban Ledakan di Mojokerto
- 2025-01-31 06:19:06Tersangka Pembunuh Sandy Permana Dapat Dihukum 15 Tahun Penjara
- 2025-01-31 06:19:06Yenny Wahid Bicara Alasan Pilih Ganjar & Perempuan di Politik
- 2025-01-31 06:19:06Pembatasan Gadget & Medsos Jangan Halangi Anak Akses Informasi
- 2025-01-31 06:19:06Cak Imin Minta Evaluasi Guru yang Hukum Siswa Belum Bayar SPP
- 2025-01-31 06:19:06Polri Ambil 14 Sampel DNA Keluarga Korban Kebakaran Glodok Plaza
- 2025-01-31 06:19:06Asa dan Gagasan Bima Arya demi Bertarung di Pilkada Jabar 2024
- 2025-01-31 06:19:06Cak Imin Minta Evaluasi Guru yang Hukum Siswa Belum Bayar SPP
Peristiwa Panas
- 2025-01-31 06:19:06Evaluasi Mendiktisaintek Tetap Sah, Meski Persoalan Telah Islah
- 2025-01-31 06:19:06TikTok Jamin Kesejahteraan Karyawannya di AS meski akan Diblokir
- 2025-01-31 06:19:06Pembatasan Medsos dan Gadget untuk Siswa Bak Pisau Bermata Dua
- 2025-01-31 06:19:06OJK: Debitur dengan Kredit Tak Lancar Boleh Cicil Rumah
- 2025-01-31 06:19:06Gen AI di Koridor Kekuasaan, Sampai Mana Kesiapan Indonesia?
- 2025-01-31 06:19:06Membaca Ulang Risiko Kebijakan KPR untuk Nasabah Kredit Macet
- 2025-01-31 06:19:06Menilik Sumber Dana PSSI untuk Pengembangan Timnas Indonesia
- 2025-01-31 06:19:06Pemerintah Wajib Menjamin Semua Anak Indonesia Bisa Sekolah
- 2025-01-31 06:19:06Kemendikti akan Atur Ulang Distribusi Dokter daripada Tambah FK
- 2025-01-31 06:19:06Ketua DPD Tak Masalah Saran Dana Zakat Biayai MBG Ditolak Istana
Hotspot Terbaru
- 2025-01-31 06:19:06Anak Muda Harus Terlibat Aktif di Pilpres, Minimal Edukasi Rekan
- 2025-01-31 06:19:06Polemik Pagar Laut Bekasi: DKP Jabar Ditegur, Swasta Kena Sanksi
- 2025-01-31 06:19:06Kemenag Terus Lobi Arab Saudi agar Kuota Petugas Haji Bertambah
- 2025-01-31 06:19:06Kemenko Polkam Akan Ajak KPK Gabung Dalam Desk TPPO & Karhutla
- 2025-01-31 06:19:06Pemerintah Ajak KPK Ikut Beri Materi di Retreat Kepala Daerah
- 2025-01-31 06:19:06Yang Perlu Dilakukan agar Jakarta Tidak Tenggelam pada 2050
- 2025-01-31 06:19:06Wali Kota Jaktim Telusuri Identitas Anak Main Skuter di Jalan
- 2025-01-31 06:19:06Daya Beli Melemah, Pabrikan Mobil Diminta Beri Diskon Spesial
- 2025-01-31 06:19:06Daftar Perjalanan KA Batal & Dialihkan akibat Banjir di Grobogan
- 2025-01-31 06:19:06Komdigi Target Aturan Internet Ramah Anak Selesai dalam Sebulan