“Ini kalau bisa channeling atau saluran untuk memberikan komplain dan handling (penanganan) komplainnya itu memang harus diciptakan sih,” kata Hetifah di Gedung A Kemendikdasmen, Jakarta Pusat, Selasa (7/1/2025).
Ia menegaskan, kehadiran saluran pengaduan bukan untuk membatasi kebebasan berekspresi, melainkan untuk memastikan tidak adanya keresahan dan kegaduhan di masyarakat. Padahal, kata dia, mungkin temuan tersebut hanya ditemukan di beberapa titik saja.
Menurut politikus Partai Golkar ini, saluran pengaduan penting untuk memastikan setiap laporan ditangani dengan baik, termasuk jika disertai bukti-bukti. Hetifah mengaku DPR juga siap menerima masukan maupun keluhan langsung dari masyarakat terkait pelaksanaan program MBG.
“Kami pun di DPR sekarang sudah menyiapkan diri nih untuk menerima berbagai pertanyaan ataupun juga masukan-masukan kalau memang ada foto atau bukti-bukti video itu juga bagus kan,” sambungnya.
Oleh karena itu, dia berharap program MBG dapat berjalan sukses, apalagi dengan adanya sinergi antar kementerian dan badan menurutnya menjadi penting dalam memantau jalannya MBG.
"Nanti, bagaimana caranya Badan Gizi Nasional sebagai penanggung jawab harus bersinergi dengan kami, teman-teman kementerian Dikdasmen kemudian juga dengan pemerintah daerah setempat bahkan BPPOM terlibat. Jjadi semua pihak harus menjaga agar ini bisa sukses,” ujarnya.
Baca juga:
- Juru Masak MBG Akui Sulit Atur Menu dengan Anggaran Rp10 Ribu
- Alasan Prabowo Tak Hadiri Peluncuran Program MBG di 26 Provinsi