DPRD Jakarta Taget Perda Sekolah Gratis Rampung Akhir Januari
Pasalnya, program sekolah gratis akan diterapkan pada tahun ajaran pendidikan baru yang jatuh pada Juli 2025. Dengan demikian, aturan yang mengatur hak, kewajiban, hingga sanksi dinilai harus sudah tersedia sebelum tahun ajaran baru.
“Yang belum siap adalah regulasinya [soal biaya sekolah gratis]. Saya ingin kebut segera agar Perda tentang Pendidikan bisa kita selesaikan akhir Januari ini,” kata Khoirudin dalam keterangannya, Selasa (7/1/2025).
Khoirudin mengatakan Pemprov Jakarta dan DPRD Jakarta hanya perlu merevisi Perda Nomor 8 Tahun 2006 tersebut. Tujuannya, agar pelaksanaan program sekolah gratis dapat berjalan maksimal.
“Kalau tidak didukung Perda, khawatir teknisnya tidak maksimal dan pelaksanaannya di lapangan menyalahi aturan,” tutur Khoirudin.
Ia berharap Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jakarta bersama Dinas Pendidikan (Disdik) Jakarta dapat segera memulai pembahasan terkait revisi Perda Nomor 8 Tahun 2006 tersebut. Sebab, banyak hal yang perlu diatur dalam waktu singkat.
Terutama terkait hak, kewajiban, dan sanksi bagi peserta didik penerima manfaat bantuan sosial Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, serta sekolah gratis.
“Nanti ada dua layanan pada objek yang sama ya, KJP diberikan, kemudian sekolah gratis diberikan juga. Ini kan harus kita atur dalam Perda Pendidikan, dan butuh waktu membahas itu,“ ujar Khoirudin.
Sebagai informasi, program sekolah gratis telah dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Jakarta tahun anggaran 2025 dengan nilai Rp2,3 triliun.
Pembahasan soal revisi Perda Pendidikan dilakukan setelah DPRD Jakarta dengan Pemprov Jakarta mengesahkan APBD Jakarta 2025 senilai Rp91,3 triliun.
Baca juga:
- Info Program Sekolah Gratis untuk Negeri-Swasta di Jakarta 2025
- DPRD Jakarta akan Mulai Bahas Aturan Sekolah Gratis
saya ingin berkomentar
- kirim
Komentar Terbaru(0)
- tidak ada komentar
OLXTOTO menyarankan
- 2025-01-29 08:02:25Problem di Balik Proyek Infrastruktur Cina di Indonesia
- 2025-01-29 08:02:25Pemerintah Tingkatkan Kewaspadaan di Pintu Masuk Cegah HMPV
- 2025-01-29 08:02:25Mendikdasmen: Tak Ada Lagi Zonasi & Ujian, Diganti Kata Lain
- 2025-01-29 08:02:25Yusril: Putusan MK Hapus Presidential Threshold 20 Persen Final
- 2025-01-29 08:02:25Polisi Tangkap Pelaku Penodongan Pistol di SPBU Cibubur
- 2025-01-29 08:02:25Kasus 1 Keluarga Tewas Bunuh Diri, Diduga karena Terlilit Pinjol
- 2025-01-29 08:02:25Dana Pribadi Prabowo pada Program MBG Berpotensi Langgar Aturan
- 2025-01-29 08:02:25Abai Laporan Bos Rental Mobil, Kapolsek Cinangka Disanksi Etik
- 2025-01-29 08:02:25Pria Ditemukan Gantung Diri di Bekasi, Diduga Akibat Percintaan
- 2025-01-29 08:02:25Simulasi Perhitungan PPN 12 Persen untuk Barang Mewah
Peristiwa Panas
- 2025-01-29 08:02:25Dewan Pers Buat Pedoman Penggunaan AI dalam Karya Jurnalistik
- 2025-01-29 08:02:25Ondomohen, Kampung yang Bermula dari Bunga
- 2025-01-29 08:02:25BPS Setop Publikasi Rutin Indikator Ekonomi RI, Apa Dampaknya?
- 2025-01-29 08:02:25Menteri PU Siapkan Langkah Mitigasi Hadapi Gempa Megathrust
- 2025-01-29 08:02:25Def Tri Hardianto: UU Masyarakat Adat itu Perintah Konstitusi
- 2025-01-29 08:02:25Saat Nyawa Seviana Tertolong karena Pertolongan Aipda Anditia
- 2025-01-29 08:02:25Saat Kemakmuran Gagal Diraih, Kepercayaan Diri Sukar Digenggam
- 2025-01-29 08:02:25Penarikan Ijazah Stikom Bandung dan Masalah Sistemis Pendidikan
- 2025-01-29 08:02:251 Orang Meninggal Dunia akibat Kebakaran 1 Rumah di Cakung Timur
- 2025-01-29 08:02:25Anggota TNI AL Todongkan Pistol ke Bos Rental sebelum Menembak
Hotspot Terbaru
- 2025-01-29 08:02:25Partai Buruh Bicara Revisi UU Pemilu hingga Pendidikan Politik
- 2025-01-29 08:02:25BGN Pastikan 190 Dapur Layanan Siap Distribusikan MBG Besok
- 2025-01-29 08:02:25KPK Bantah Geledah Rumah Hasto untuk Alihkan Isu Korupsi Jokowi
- 2025-01-29 08:02:25DPR Akan Revisi UU Demi Kuota Haji dari Negara Asia Tengah
- 2025-01-29 08:02:25Sri Mulyani: Sistem Keuangan RI Stabil hingga Kuartal IV 2024
- 2025-01-29 08:02:25Kubu Risma
- 2025-01-29 08:02:25Jokowi Enggan Respons Serius Kasus Hasto sebagai Pengalihan Isu
- 2025-01-29 08:02:25Shortfall Pajak 2024 Jadi Alarm Capai Target Penerimaan 2025
- 2025-01-29 08:02:25Haul & Daya Otokritik Kiai Abdurrahman Wahid
- 2025-01-29 08:02:25KPK Sita Barang Bukti Elektronik dari Rumah Hasto di Kebagusan