Koalisi Masyarakat Desak Polisi Setop Pelaporan Bambang Hero
Perwakilan koalisi masyarakat dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Jaya, menyatakan bahwa untuk menguji kebenaran atas keterangan ahli perlu melewati mekanisme pengujian keahlian terkait bersama para pakar atau biasa disebut peer riview mechanism. Dari situ, kemudian akan disimpulkan apakah ahli tersebut bersaksi dengan menyampaikan kebohongan, kekeliuran, atau pernyataannya tidak tepat.
"Bahwa Prof Bambang Hero hadir dan memberikan keterangan ahli dalam persidangan merupakan bagian dari kebebasan akademik sekaligus otonomi keilmuan, yang menjalankan amanat Tri Dharma Perguruan Tinggi ketiga, yakni pengabdian masyarakat," kata Jaya dalam keterangan resminya, Kamis (16/1/2025).
"Polda Bangka Belitung tidak melanjutkan proses hukum terhadap Prof Bambang Hero dan Kepolisian RI menghentikan upaya kriminalisasi yang serupa di kemudian hari," tutur Jaya.
Lebih lanjut Jaya mengemukakan, kepada Bambang Hero juga seharusnya diberikan perlindungan dari Kejaksaan Agung (Kejagung). Sebab, apa yang dialami Bambang adalah salah satu bentuk intimidasi.
"Kejadian yang dialami oleh Bambang Hero merupakan upaya intimidasi kepada pihak yang terlibat dalam upaya melawan pelaku perusak lingkungan," ujar Jaya.
Berdasarkan data ICW, kata Jaya, medio 2015-2024 terdapat 50 kasus intimidasi terhadap 123 pegiat antikorupsi. Kemudian, 20 kasus di antaranya adalah upaya judicial harassment.
Ditekankan Jaya, dalam kasus ini pun kerugian keuangan negara sekitar Rp300 triliun itu telah dihitung oleh pihak Badan Pelaporan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Koalisi masyarakat, kata dia, meyakini bahwa penghitungan itu telah didasarkan pada prinsip due proportional care.
"Yang mana penghitungan ini kemudian telah diakui oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Tipikor yang memeriksa dan mengadili perkara ini," ungkap Jaya.
Baca juga:
- Bambang soal Dilapor ke Polisi: Hakim Terima Perhitungan Saya
- Kejagung Siap Lindungi Bambang Hero usai Dilaporkan ke Polisi
- Darurat Filisida: Dipicu Tekanan Hidup, Pemerintah Jangan Lengah
saya ingin berkomentar
- kirim
Komentar Terbaru(0)
- tidak ada komentar
OLXTOTO menyarankan
- 2025-02-02 10:19:37BGN Ungkap Keterlibatan TNI di MBG Hanya Sementara
- 2025-02-02 10:19:37Sebanyak 211 PMI Bermasalah Dipulangkan dari Arab Saudi
- 2025-02-02 10:19:37Efek Harga Minyakita Meroket: Niat Mau Irit, Malah Bikin Boncos
- 2025-02-02 10:19:37Kluivert Beri Sinyal Jairo Riedewald Bakal Segera Gabung Timnas
- 2025-02-02 10:19:37Klinik Swasta akan Dilibatkan dalam Program Cek Kesehatan Gratis
- 2025-02-02 10:19:37Airlangga Minta Warga Tak Khawatir dengan Penguatan Dolar AS
- 2025-02-02 10:19:37Kemenag Imbau Warga Waspadai Loker Bodong Petugas Haji 2025
- 2025-02-02 10:19:37Update Kebakaran Glodok Plaza: 9 Orang Berhasil Dievakuasi
- 2025-02-02 10:19:37Ketika Timnas AMIN Bertaruh Asa di Sidang Sengketa Pilpres MK
- 2025-02-02 10:19:37Penyelenggaraan Haji Indonesia Dinilai Humanis oleh Arab Saudi
Peristiwa Panas
- 2025-02-02 10:19:37Perspektif Hak Asasi Manusia bagi Kepariwisataan Indonesia
- 2025-02-02 10:19:37Komdigi Target Aturan Internet Ramah Anak Selesai dalam Sebulan
- 2025-02-02 10:19:37Mengenal Ndalem Pangeran Keraton Kasunanan Surakarta
- 2025-02-02 10:19:37AS Hapus Utang RI Rp573 M, Diganti Konservasi Terumbu Karang
- 2025-02-02 10:19:37650 Ribu Anak Sudah Terima MBG, Prabowo Yakin Akademik Meningkat
- 2025-02-02 10:19:37Prabowo Tetapkan 10 Hari Cuti Bersama untuk ASN di Tahun 2025
- 2025-02-02 10:19:37Anggota TNI yang Acungkan Pistol di Kemang Diperiksa Denpom
- 2025-02-02 10:19:37PPPA Dorong Pembatasan Penggunaan Medsos & Gadget untuk Anak
- 2025-02-02 10:19:37Istana Bantah Video Viral Mayor Teddy Hormat ke Aguan
- 2025-02-02 10:19:37Membaca Ulang Risiko Kebijakan KPR untuk Nasabah Kredit Macet
Hotspot Terbaru
- 2025-02-02 10:19:37Pemilih Muda Indonesia: Kelompok Rentan dan Terabaikan
- 2025-02-02 10:19:37KKP Minta Pemprov Jabar & TRPN Urus Izin Pemanfaatan Ruang Laut
- 2025-02-02 10:19:37Aksi Heroik Damkar Padamkan Nyala Si Jago Merah di Glodok Plaza
- 2025-02-02 10:19:37Dapur Umum MBG di Bantul Ditargetkan Berjalan Akhir Januari 2025
- 2025-02-02 10:19:37James Bond dan Realita Penyiksaan di Indonesia
- 2025-02-02 10:19:37Komdigi Target Aturan Internet Ramah Anak Selesai dalam Sebulan
- 2025-02-02 10:19:37PPPA Dorong Pembatasan Penggunaan Medsos & Gadget untuk Anak
- 2025-02-02 10:19:37Komdigi: Rudi Valinka Lolos Background Check Sebelum Dilantik
- 2025-02-02 10:19:37Jurus Karding Lindungi Pekerja Migran Tanpa Eksploitasi
- 2025-02-02 10:19:37KPK Batal Periksa Walkot Semarang Mbak Ita, Ini Alasannya