DPR Ingin Tetapkan Biaya Paling Mahal untuk Haji Furoda
Mengingat, meski diselenggarakan pihak swasta, jemaah yang berangkat menggunakan layanan itu merupakan warga negara Indonesia (WNI). Karena itu, Marwan menilai pemerintah berwenang mengatur regulasi penyelengaraan haji furoda.
"Tidak juga boleh dipermainkan harga-harganya. Nanti yang akan datang harus kami batasi ada batas atas. Sekalipun orang menyerbu furoda, harus ada batas atas," jelas Marwan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2025).
"Maka nanti di undang-undang sebetulnya harus ada pembatasan batas atasnya berapa yang boleh. Belum mengatur, karena memang murni swasta," ucapnya.
Di satu sisi, ia menyebutkan kuota haji foruda per tahun juga tidak menentu setiap tahunnya. Kuota haji furoda juga tak dilakukan melalui negosiasi oleh pemerintah, melainkan sepenuhnya oleh pihak swasta yang bernegosiasi dengan pihak Pemerintah Arab Saudi.
Kata Marwan, kuota haji furoda juga berbeda dengan kuota haji yang diselenggarakan oleh pemerintah.
"Furoda ini murni sebetulnya swasta antara penyelenggara ibadah haji bersama Lemerintah Arab Saudi yang memberikan kuota ini. Jadi, tidak dalam kategori urusan pemerintah dalam hal pemberangkatan," ucapnya.
"Tetap saja yang berangkat itu jemaah dari Indonesia. Maka dalam hal perlindungan, baik keamanan maupun mengenai pembiayaan, tentu pemerintah Indonesia harus hadir di dalamnya," lanjut Marwan.
Baca juga:
- Maskapai Lokal Perlu Didorong Penuhi Penerbangan Haji
- Haji Furoda Penuh Masalah, Komisi VIII DPR akan Bentuk Panja
- Presiden Prabowo Minta KPK Dampingi Penyelenggara Haji 2025
saya ingin berkomentar
- kirim
Komentar Terbaru(0)
- tidak ada komentar
OLXTOTO menyarankan
- 2025-01-23 05:08:14Polisi Harus Responsif, Usaha Rental Jangan Jadi Korban Lagi
- 2025-01-23 05:08:14Kelanjutan HGBT Belum Jelas, Daya Saing Industri Rawan Melemah
- 2025-01-23 05:08:14Menkop: Koperasi Susu Indonesia Belum Mampu Penuhi Kebutuhan MBG
- 2025-01-23 05:08:14Juru Masak MBG Akui Sulit Atur Menu dengan Anggaran Rp10 Ribu
- 2025-01-23 05:08:14Mengapa Sampai Ada Pagar Laut di Bekasi?
- 2025-01-23 05:08:14Pergub 2/2025 Lindungi Keluarga ASN Lewat Aturan Nikah & Cerai
- 2025-01-23 05:08:14Panglima TNI Mutasi Kepala BSSN, Basarnas dan Wagub Lemhanas
- 2025-01-23 05:08:14Mengapa Sampai Ada Pagar Laut di Bekasi?
- 2025-01-23 05:08:14Salah, OCCRP Hapus Nama Jokowi sebagai Finalis Pemimpin Terkorup
- 2025-01-23 05:08:141 Hakim Belum Kembalikan Uang Suap dari Ronald Tannur
Peristiwa Panas
- 2025-01-23 05:08:14Polisi Masih Periksa Sopir Bus Kecelakaan Beruntun di Kota Batu
- 2025-01-23 05:08:143 Terduga Pelaku Pelecehan Turis Singapura Ditangkap Polisi
- 2025-01-23 05:08:14Kementerian Lingkungan Hidup akan Tutup 306 TPA
- 2025-01-23 05:08:14Partai Buruh akan Usung Capres Sendiri usai PT 20 Persen Dihapus
- 2025-01-23 05:08:14Omzet Kantin Sekolah Turun, Pemprov Jakarta Janji Evaluasi MBG
- 2025-01-23 05:08:14Menhan Sjafrie Bertemu Menhan Jepang Bahas Transfer Teknologi
- 2025-01-23 05:08:14Ondomohen, Kampung yang Bermula dari Bunga
- 2025-01-23 05:08:14Jasa Marga Catat Ratusan Ribu Kendaraan Kembali ke Jakarta
- 2025-01-23 05:08:14Prabowo Beri Arahan Imbas Kasus Patwal RI 36 Raffi Ahmad Arogan
- 2025-01-23 05:08:14Polisi Telusuri Temuan Mayat Anak di Bekasi
Hotspot Terbaru
- 2025-01-23 05:08:14Hasto Minta KPK Jadwalkan Ulang Pemeriksaan Usai Acara HUT PDIP
- 2025-01-23 05:08:14Polisi Tangkap 1 Pelaku Perampokan di Tol Akses Tanjung Priok
- 2025-01-23 05:08:14BGN Pastikan 190 Dapur Layanan Siap Distribusikan MBG Besok
- 2025-01-23 05:08:14Korban Tewas Longsor di Pekalongan Bertambah Jadi 17 Orang
- 2025-01-23 05:08:14BPOM soal Kasus Keracunan Sukoharjo: Mau Terlibat Formal di MBG
- 2025-01-23 05:08:14Menag soal KPK Dampingi Pelaksanaan Haji: Sudah Berlangsung
- 2025-01-23 05:08:14Sempat Populer di AS, Akankah RedNote Naik Daun di Indonesia?
- 2025-01-23 05:08:14Perahu Terbalik di Pantai Congot: 1 Orang Meninggal & 1 Hilang
- 2025-01-23 05:08:14BUMN Butuh Relaksasi Wajib Pungut supaya Harga Minyakita Stabil
- 2025-01-23 05:08:14Kubu Risma