MK Hapus Ambang Batas, Partai Buruh: Tak Perlu Revisi UU Pemilu
"Sebab, tidak ada perintah MK untuk merevisi aturan pencalonan presiden oleh partai politik, dan tidak pula terjadinya kekosongan hukum akibat putusan tersebut," kata Said dalam keterangannya, Kamis (9/1/2025).
Menurut dia, usai ada putusan MK soal presidential threshold, semua parpol yang ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2029 dapat mengusulkan capres-cawapres dengan berkoalisi atau tak berkoalisi.
Di satu sisi, ada parpol yang khawatir nihilnya presidential threshold justru memperbanyak jumlah capres-cawapres. Namun, kata Said, ada empat alasan mengapa parpol tak perlu khawatir.
"Pertama, secara empiris sudah dibuktikan di Pilpres 2004 misalnya. Saat itu, pilpres hanya diikuti oleh lima pasangan dari semestinya bisa memunculkan 10 pasangan capres-cawapres. Hal ini terjadi karena adanya semangat berkoalisi diantara partai-partai politik," tutur Said.
Kedua, lanjut dia, karena ada dua jabatan yang dipilih, yaitu jabatan presiden dan wakil presiden. Ia mengatakan secara logis akan muncul semangat berkoalisi diantara partai politik.
"Oleh sebab itu, jumlah pasangan calon hampir dapat dipastikan tidak akan lebih dari separuh jumlah partai peserta Pemilu," lanjut dia.
Said melanjutkan, alasan lain adalah terkait besarnya biaya pencalonan intuk kampanye. Hal ini menyebabkan banyak parpol mempunyak keterbatasan dana. Alasan terakhir, tidak meratanya kekuatan partai politik di daerah dan beragamnya aliran politik di masyarakat.
"Sudah barang tentu akan membuat banyak parpol berpikir dua kali untuk memajukan capres sendiri," tukas Said.
Baca juga:
- Peran Gen Z dalam Penghapusan Presidential Threshold
- MK Hapus Presidential Threshold, Menteri Karding: Bikin Rumit
saya ingin berkomentar
- kirim
Komentar Terbaru(0)
- tidak ada komentar
OLXTOTO menyarankan
- 2025-01-26 22:53:49Jihad Santri sebagai Agen Perubahan dan Pembawa Pesan Perdamaian
- 2025-01-26 22:53:49Polresta Jogja Benarkan Anggotanya jadi Terlapor Penganiayaan
- 2025-01-26 22:53:49Bahlil Klaim Tidak Mau Andalkan APBN untuk Proyek Hilirisasi
- 2025-01-26 22:53:49Sindikat Prostitusi Internasional di Bali, 2 WNA Jadi Tersangka
- 2025-01-26 22:53:49Para Buzzer Pemerintah Siap Bertempur Jelang Pemilu
- 2025-01-26 22:53:49TNI di NTT Tewas Gantung Diri, Diduga Stres karena Mahar
- 2025-01-26 22:53:49Dasco Khawatir Banyak Partai di DPR Bisa Ganggu Fungsi Legislasi
- 2025-01-26 22:53:49Darurat Filisida: Dipicu Tekanan Hidup, Pemerintah Jangan Lengah
- 2025-01-26 22:53:49Kebebasan, Kerukunan, dan/atau Moderasi Beragama?
- 2025-01-26 22:53:49MKGR Buka Pintu Bagi Gibran dan Jokowi untuk Bergabung
Peristiwa Panas
- 2025-01-26 22:53:49KemenPPPA Bicara Rencana Aturan Pembatasan Medsos untuk Anak
- 2025-01-26 22:53:49Mendikdasmen: Sudah Ada Kesepakatan Libur Sekolah saat Ramadan
- 2025-01-26 22:53:49Menyoal Efektivitas Tilang Sistem Poin, Ampuh Basmi Pungli?
- 2025-01-26 22:53:49Promosi Eks Ketua PN Surabaya Dicabut Akibat Kasus Ronald Tannur
- 2025-01-26 22:53:49Ronal Surapradja Bicara Dinamika Maju Pilgub & Visi Misi Jabar
- 2025-01-26 22:53:49Ombudsman Taksir Nelayan Rugi Rp 9 M Akibat Pagar Laut Tangerang
- 2025-01-26 22:53:49Tom Lembong Diperiksa Lagi di Kasus Dugaan Korupsi Impor Gula
- 2025-01-26 22:53:49DPR Ungkap Penyebab Penurunan Biaya Haji 2025
- 2025-01-26 22:53:49Para Buzzer Pemerintah Siap Bertempur Jelang Pemilu
- 2025-01-26 22:53:49KKP Segel Pagar Laut di Tarumajaya Bekasi
Hotspot Terbaru
- 2025-01-26 22:53:49Menjajal Berbagai Olahan Makanan Super dari Nusa Tenggara Timur
- 2025-01-26 22:53:49Pembatasan Medsos dan Gadget untuk Siswa Bak Pisau Bermata Dua
- 2025-01-26 22:53:49Menkes Nilai Wajar Peluncuran Perdana Program MBG Bermasalah
- 2025-01-26 22:53:49Yusril Harap MK Bisa Segera Hapus Ambang Batas Parlemen
- 2025-01-26 22:53:49Mandiri Energi Tanpa Nuklir
- 2025-01-26 22:53:49Jurus Polri dan Kementerian P2MI Cegah Eksploitasi Hingga TPPO
- 2025-01-26 22:53:49Mampus Kau Dikoyak
- 2025-01-26 22:53:49Kejagung Ajukan Banding Putusan Helena Lim di Kasus Timah
- 2025-01-26 22:53:49Skandal Putusan MK & Kartelisasi Politik yang Lemahkan Demokrasi
- 2025-01-26 22:53:49Mega Singgung Ada Pihak Ingin Jadi Ketum PDIP Jelang Kongres