Presiden Joe Biden Blokir Akuisisi US Steel & Nippon Steel
"Menempatkan salah satu produsen baja terbesar Amerika di bawah kendali asing dan menciptakan risiko bagi keamanan nasional dan rantai pasokan penting kita," kata Presiden Biden dalam sebuah pernyataan dikutip dari VOA Indonesia, Sabtu (4/1/2025).
Biden tak menjelaskan bagaimana kesepakatan tersebut akan membahayakan keamanan nasional. Keputusan tersebut mendapatkan dukungan dari serikat pekerja United Steelworkers yang mendukung Biden pada saat pemilu.
“Ini adalah sektor penting, dan menjadi sasaran praktik perdagangan yang tidak adil, tetapi sulit untuk benar-benar memahami logika keamanan nasional di balik pemblokiran transaksi ini,” sambungnya.
Keputusan ini juga berdasarkan pada Undang-undang federal yang memberikan kekuasaan pada presiden untuk memblokir transaksi berdasarkan rekomendasi Komite Investasi Asing di Amerika Serikat. Diketuai oleh Menteri Keuangan, Janet Yellen, dan terdiri dari anggota Kabinet lainnya.
Bulan lalu, CFIUS gagal mencapai konsensus tentang kemungkinan risiko keamanan nasional yang ditimbulkan dari kesepakatan tersebut. Di samping itu, menurut beberapa analis dan penasihat, penolakan yang dilakukan Biden terhadap kesepakatan tersebut dapat merusak hubungan dengan Jepang, sekutu utama dan mitra dagang Amerika Serikat. Apalagi, kemungkinan perang dagang di bawah pemerintahan Trump yang akan datang yang telah berjanji untuk mengenakan tarif tinggi pada mitra dagang.
“Kita membutuhkan sekutu terutama dalam perang (kemungkinan perang melawan China),” kata peneliti senior nonresiden di American Enterprise Institute, John Ferrari.
“Jepang adalah sekutu setia di Pasifik. Mereka memiliki kecakapan dalam pembuatan kapal dan manufaktur, jadi kita membutuhkan mereka. Mengizinkan mereka berinvestasi di Amerika Serikat akan membuat kita lebih kuat,” ujarnya.
Presiden terpilih, Donald Trump, juga menentang akuisisi tersebut. Dalam unggahan di media sosial pada bulan November, ia berjanji akan memblokir kesepakatan tersebut dan menggunakan insentif pajak dan tarif untuk mengembangkan U.S. Steel.
Oleh karenanya, Nippon Steel maupun U.S. Steel telah menyepakati untuk menempuh jalur hukum. Mereka beralasan bahwa pemerintah Amerika Serikat gagal mengikuti prosedur yang tepat dalam mempertimbangkan akuisisi tersebut dan hanya terkait keputusan politik.
"Pernyataan dan Perintah Presiden tidak memberikan bukti kredibel apapun terkait masalah keamanan nasional, yang memperjelas bahwa ini adalah keputusan politik," kata perusahaan tersebut dalam sebuah pernyataan.
Keputusan ini juga sebenarnya menyusul kebijakan proteksionis lain yang diambil oleh pemerintahan Biden. Tahun lalu, dia diketahui menaikkan tarif impor baja dari China tiga kali lipat.
"Sudah terlalu lama, perusahaan baja Amerika Serikat menghadapi praktik perdagangan yang tidak adil karena perusahaan asing telah menjual baja di pasar global dengan harga yang sangat rendah, yang menyebabkan hilangnya lapangan kerja dan penutupan pabrik di Amerika," kata presiden dalam pernyataannya pada hari Jumat.
Baca juga:
- Cerita di Balik Mahasiswa UIN Jogja Uji Materi PT 20% ke MK
- Simulasi Perhitungan PPN 12 Persen untuk Barang Mewah
saya ingin berkomentar
- kirim
Komentar Terbaru(0)
- tidak ada komentar
OLXTOTO menyarankan
- 2025-01-27 07:20:20Gen AI di Koridor Kekuasaan, Sampai Mana Kesiapan Indonesia?
- 2025-01-27 07:20:20Jurus Polri dan Kementerian P2MI Cegah Eksploitasi Hingga TPPO
- 2025-01-27 07:20:20LPSK Persiapkan Memori Banding Restitusi Korban Kanjuruhan
- 2025-01-27 07:20:20KKP Segel Pagar Laut di Tarumajaya Bekasi
- 2025-01-27 07:20:20Karier Pesepakbola Indonesia: Muda Berjaya, Meredup di Usia Emas
- 2025-01-27 07:20:20Menguji Klaim Bank Dunia soal Pungutan Pajak di Indonesia Buruk
- 2025-01-27 07:20:20Bambang soal Dilapor ke Polisi: Hakim Terima Perhitungan Saya
- 2025-01-27 07:20:20OJK Dorong Perusahaan Properti IPO Dukung Program 3 Juta Rumah
- 2025-01-27 07:20:20Guru Besar di Indonesia: Dorong Prestise dan Kualitas Akademik
- 2025-01-27 07:20:20Polda Jatim Beri Trauma Healing ke Korban Ledakan di Mojokerto
Peristiwa Panas
- 2025-01-27 07:20:20Menteri Pigai Antisipasi Kebijakan Deportasi Massal Donald Trump
- 2025-01-27 07:20:20Ada Aspek Rawan, Jangan Gegabah Pakai Dana Zakat untuk MBG
- 2025-01-27 07:20:20Pemkot Yogyakarta Belum Punya Dapur dan Juknis Program MBG
- 2025-01-27 07:20:20Tom Lembong Diperiksa Lagi di Kasus Dugaan Korupsi Impor Gula
- 2025-01-27 07:20:20Sudaryono, Mantan Aspri Prabowo Diberi Mandat Maju Pilgub Jateng
- 2025-01-27 07:20:20Darurat Filisida: Dipicu Tekanan Hidup, Pemerintah Jangan Lengah
- 2025-01-27 07:20:20Yayasan Sepakat Bayar Gaji Dosen Universitas Bandung Dicicil
- 2025-01-27 07:20:20Menag Temui Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Ini Bahasannya
- 2025-01-27 07:20:20Pertaruhan KPU: Siapkan Pilkada & Pulihkan Kepercayaan Publik
- 2025-01-27 07:20:20Kemendikti Berpeluang Terapkan Skema Ini soal Tukin Dosen
Hotspot Terbaru
- 2025-01-27 07:20:20Menlu Sugiono Telepon Menlu AS Bahas Kawasan Indo
- 2025-01-27 07:20:20Kiara Ragu Sekelompok Nelayan Bangun Pagar Laut di Tangerang
- 2025-01-27 07:20:20Kiara Ragu Sekelompok Nelayan Bangun Pagar Laut di Tangerang
- 2025-01-27 07:20:20KPK Sita 3 Motor & 1 Mobil di Kasus Korupsi LPEI, Total Rp1,85 M
- 2025-01-27 07:20:20Menghadapi Misinformasi di TikTok Jelang Pemilu
- 2025-01-27 07:20:20Bahlil Jadi Ketua Satgas Hilirisasi, Apa Saja Tugasnya?
- 2025-01-27 07:20:20Makam Korban Dugaan Penganiayaan Polisi di Jogja Dibongkar
- 2025-01-27 07:20:20PDIP Solo Gelar Aksi Cap Jempol Darah, Dukung Mega Jadi Ketum
- 2025-01-27 07:20:20Menteri ATR akan Cabut 266 Sertifikat HGB Pagar Laut Tangerang
- 2025-01-27 07:20:20Horison, Lahirnya Juru Bicara Budaya (Orde) Baru