Trump Hanya Akui 2 Jenis Kelamin di AS, Tak Termasuk Transgender
Alhasil, hanya dua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan di AS. Keduanya, juga tidak boleh diubah menjadi satu sama lainnya.
“Mulai hari ini, kebijakan resmi pemerintah Amerika Serikat adalah bahwa hanya ada dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan,” kata Donald Trump, dalam pidato politiknya usai dilantik menjadi presiden, Senin (20/1/2025).
“Minggu ini, saya juga akan mengakhiri kebijakan pemerintah yang mencoba merekayasa ras dan gender secara sosial ke dalam setiap aspek kehidupan publik dan pribadi,” kata Trump.
Dikutip dari Reuters, kebijakan Trump tersebut dilakukan bertepatan dengan Hari Martin Luther King Jr, yang dikenal sebagai pemimpin perjuangan HAM di AS. Oleh karenanya, sejumlah organisasi sipil di AS menentang kebijakan tersebut dan menyebutnya sebagai bentuk luka bagi masyarakat.
“Kami menolak untuk mundur atau terintimidasi. Kami tidak akan kemana-mana, dan kami akan melawan ketentuan berbahaya ini dengan segala yang kami punya,” kata Presiden Kampanye HAM, Kelley Robinson.
Sebelumnya, dalam aturan yang dibuat oleh Joe Biden mengenai kebebasan gender, setiap perusahaan diwajibkan memberikan kata ganti yang sesuai bagi kelompok transgender yang bekerja di tempat tersebut.
Selain itu, aturan yang dibuat Joe Biden juga mengatur pembiayaan bagi kelompok transgender yang sedang melakukan transisi kelamin. Pembiayaan tersebut ditanggung oleh asuransi negara yang bernama Medicaid.
Baca juga:
- Cegah Ancaman Kartel, Trump akan Perketat Perbatasan Meksiko
- Daftar Kabinet Donald Trump 2025, Jabatan, dan Tugasnya
saya ingin berkomentar
- kirim
Komentar Terbaru(0)
- tidak ada komentar
OLXTOTO menyarankan
- 2025-01-24 14:55:22Apa Iya Ustaz Adi Resmi Gantikan Miftah Jadi Utusan Presiden?
- 2025-01-24 14:55:22Maskapai Lokal Perlu Didorong Penuhi Penerbangan Haji
- 2025-01-24 14:55:22Dana Pribadi Prabowo pada Program MBG Berpotensi Langgar Aturan
- 2025-01-24 14:55:22Maruarar Siapkan Skema Rumah Warga Penghasilan di Bawah Rp8 Juta
- 2025-01-24 14:55:22Hoaks Ledakan Rumah Dokter Terawan yang Mencatut CNN Indonesia
- 2025-01-24 14:55:22KPK Periksa Eks Anggota DPR Riezky Aprilia di Kasus Harun Masiku
- 2025-01-24 14:55:22Istana: Susu Tak Wajib di Makan Bergizi Gratis
- 2025-01-24 14:55:22Mewaspadai Tren Skema Penipuan Berbasis Kripto yang Terus Naik
- 2025-01-24 14:55:22Beragam Keluhan Layanan BPJS Kesehatan dan Solusi yang Dinanti
- 2025-01-24 14:55:22Gen Z, Di Antara Pengangguran dan Jerat Gig Economy
Peristiwa Panas
- 2025-01-24 14:55:22Kemendikdasmen Hapus Istilah Ujian dalam Pelaksanaan UN
- 2025-01-24 14:55:22Tarif Ojol Mahal, Siapa yang Diuntungkan?
- 2025-01-24 14:55:22Berlakunya UU PDP: Antara Perlindungan dan Potensi Kriminalisasi
- 2025-01-24 14:55:22Investasi Emas, Tetap Berkilau atau Meredup di 2025?
- 2025-01-24 14:55:22Kementerian Lingkungan Hidup akan Tutup 306 TPA
- 2025-01-24 14:55:22Agustiani Tio Minta Jadwal Ulang Diperiksa di Kasus Harun Masiku
- 2025-01-24 14:55:22Hasto Minta KPK Jadwalkan Ulang Pemeriksaan Usai Acara HUT PDIP
- 2025-01-24 14:55:22Maruarar Siapkan Skema Rumah Warga Penghasilan di Bawah Rp8 Juta
- 2025-01-24 14:55:22Ditjen Imigrasi akan Periksa WN Cina Selipkan Uang di Paspor
- 2025-01-24 14:55:22Tren Elektabilitas Capres
Hotspot Terbaru
- 2025-01-24 14:55:22KPK Periksa Ahok soal Potensi Kerugian USD 337 Juta di Kasus LNG
- 2025-01-24 14:55:22DPR Pangkas Biaya Manajemen, Anggaran MBG Tetap Rp71 Triliun
- 2025-01-24 14:55:22Dosen Universitas Bandung Kesal Pihak Yayasan Absen Audiensi
- 2025-01-24 14:55:22Korlantas Berlakukan Sistem Poin dalam Penerbitan SIM di 2025
- 2025-01-24 14:55:22Komite Percepatan Transformasi Digital Dibuat demi Pajak Lancar
- 2025-01-24 14:55:22Bagaimana AI Semestinya Dimanfaatkan dalam Pemilu di Indonesia?
- 2025-01-24 14:55:22Pusat Data di Seberang Lautan, Risiko di Pelupuk Mata
- 2025-01-24 14:55:22Penunjukan Buzzer Jadi Stafsus Komdigi, Strategis atau Blunder?
- 2025-01-24 14:55:22Eks Penyidik Ngaku Sempat Ditanya KPK soal Keterlibatan Yasonna
- 2025-01-24 14:55:22UU PDP: Perusahaan Mesti Kabari Konsumen Soal Kebocoran Data