KPK Bantah Geledah Rumah Hasto untuk Alihkan Isu Korupsi Jokowi
Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, menegaskan bahwa kegiatan penggeledahan yang dilakukan penyidik pada Selasa (7/1/2025) merupakan murni penegakan hukum dan untuk melengkapi berkas perkara yang tengah ditangani lembaga antirasuah.
"Ini (aksi penggeledahan rumah Hasto) murni untuk penegakkan hukum," kata Tessa kepada wartawan, di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (7/1/2025).
"Kami tidak bisa melarang pihak luar berpikiran seperti itu. Dalam hal ini, penyidik akan tetap menjalankan tindakan secara profesional, prosedural, proposional," pungkasnya.
Sebelumnya, KPK menggeledah rumah Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, yang merupakan tersangka dalam kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) DPR RI 2019 sekaligus buronan KPK, Harun Masiku.
Juru Bicara DPP PDIP, Guntur Romli, menuding penggeledahan yang dilakukan KPK di kediaman Hasto sebagai upaya mengalihkan isu masuknya Presiden ke-7 RI, Joko Widodo dalam daftar nominasi tokoh kejahatan terorganisasi dan terkorup 2024 versi OCCRP.
"Penggeledahan rumah pribadi Mas Hasto merupakan bentuk pengalihan isu dari OCCRP yang memasukkan Jokowi sebagai finalis terkorup 2024," ujar Guntur saat dihubungi.
Baca juga:
- Eks Anggota Bawaslu Agustiani Tio Diperiksa KPK soal Kasus Hasto
- Wahyu Setiawan Klaim Tak Tahu Uang Suap Harun Masiku dari Hasto
saya ingin berkomentar
- kirim
Komentar Terbaru(0)
- tidak ada komentar
OLXTOTO menyarankan
- 2025-01-25 02:58:03Mimpi Khofifah, Ingin Jatim Jadi Referensi Rekonsiliasi Nasional
- 2025-01-25 02:58:03PDIP Unggul Sementara di Pileg 2024, tetapi Tak Sekuat Dulu
- 2025-01-25 02:58:03Kuasa Hukum: KPK Sita Flashdisk & Buku Usai Geledah Rumah Hasto
- 2025-01-25 02:58:03Istri Hakim Erintuah Klaim Syok usai Jaksa Datangi Apartemennya
- 2025-01-25 02:58:03Kemendikti Buka Peluang Jadikan UN Syarat Masuk Perguruan Tinggi
- 2025-01-25 02:58:03Kasus 1 Keluarga Tewas Bunuh Diri, Diduga karena Terlilit Pinjol
- 2025-01-25 02:58:03UU PDP: Perusahaan Mesti Kabari Konsumen Soal Kebocoran Data
- 2025-01-25 02:58:03Istana: Susu Tak Wajib di Makan Bergizi Gratis
- 2025-01-25 02:58:03KemenPPPA Bicara Rencana Aturan Pembatasan Medsos untuk Anak
- 2025-01-25 02:58:03Kaprodi Undip Sudah Diperiksa Polisi di Kasus Pemerasan PPDS
Peristiwa Panas
- 2025-01-25 02:58:03Kebebasan, Kerukunan, dan/atau Moderasi Beragama?
- 2025-01-25 02:58:03Juru Masak MBG Akui Sulit Atur Menu dengan Anggaran Rp10 Ribu
- 2025-01-25 02:58:03Menag soal KPK Dampingi Pelaksanaan Haji: Sudah Berlangsung
- 2025-01-25 02:58:03Gen Z, Di Antara Pengangguran dan Jerat Gig Economy
- 2025-01-25 02:58:03Pegawai eFishery Tuntut Perusahaan Terbuka soal Masalah Fraud
- 2025-01-25 02:58:03PSSI Belum Ambil Keputusan Terkait Kabar Shin Tae
- 2025-01-25 02:58:03Kontroversi Patwal RI 36: Pengawalan Pejabat Perlu Dibatasi
- 2025-01-25 02:58:03Maruarar Siapkan Skema Rumah Warga Penghasilan di Bawah Rp8 Juta
- 2025-01-25 02:58:03Gernas SIA dan Ekofeminisme
- 2025-01-25 02:58:03Melihat Prospek Tren Investasi Kripto usai Trump Menang Pilpres
Hotspot Terbaru
- 2025-01-25 02:58:03Anak Muda Harus Terlibat Aktif di Pilpres, Minimal Edukasi Rekan
- 2025-01-25 02:58:03Aturan Penggunaan Senpi Anggota TNI Sudah Saatnya Diperketat
- 2025-01-25 02:58:03Mengapa Harga Tiket Penerbangan Domestik Begitu Mahal?
- 2025-01-25 02:58:03Kasus 1 Keluarga Tewas Bunuh Diri, Diduga karena Terlilit Pinjol
- 2025-01-25 02:58:03Asa dan Gagasan Bima Arya demi Bertarung di Pilkada Jabar 2024
- 2025-01-25 02:58:03Jokowi Bantah Cawe
- 2025-01-25 02:58:03DPR Bahas Pengajuan Anggaran Tunjangan Dosen 2025 usai Reses
- 2025-01-25 02:58:03Amnesty: Penembakan Bos Rental oleh Anggota TNI AL Melanggar HAM
- 2025-01-25 02:58:03Kongres Keluarga Maslahat NU akan Soroti Judol hingga Kekerasan
- 2025-01-25 02:58:03Eks Anggota Bawaslu Agustiani Tio Diperiksa KPK soal Kasus Hasto