“Jadi ada juga ide untuk seperti itu. Saya kira apapun ide-ide yang sifatnya itu baru tapi niatnya itu baik ya patut lah untuk kita periksa dan cermati namun tentu saja kami ingin tidak menjadi wacana yang nanti dalam pelaksanaannya ternyata tidak bisa direalisasikan,” kata Hetifah di Gedung A Kemendikdasmen, Jakarta Pusat, Selasa (7/1/2025).
Dia menilai, rencana pembangunan sekolah rakyat merupakan langkah yang baik dalam menciptakan pemerataan pendidikan dan ekonomi bagi seluruh masyarakat Indonesia, termasuk menyeimbangkan wacana sekolah Unggulan Garuda yang disiapkan untuk siswa yang berprestasi.
Dia mencontohkan cara yang dimungkinkan untuk merealisasikan sekolah rakyat lewat pemberdayaan sekolah-sekolah yang sudah ada, baik negeri maupun swasta.
“Apakah harus membangun tersendiri atau memang menggunakan atau memberdayakan sekolah-sekolah yang sudah ada,” kata dia.
“Kan kita juga sekarang sudah misalnya tambah lah beasiswa untuk anak-anak tidak mampu dia boleh sekolah, baik di sekolah negeri ataupun di sekolah swasta misalnya seperti itu,” sambungnya.
Hetifah berharap, setiap kebijakan yang diambil dapat berdasar pada kajian dan memiliki komponen pendukung sehingga kebijakan dapat diterima baik oleh masyarakat dan tidak menimbulkan kegaduhan.
“Pokoknya apapun kebijakan baru itu harus ada kajian dan ada pendukungnya, jadi supaya tingkat penerimaan masyarakat atau level acceptance-nya itu tinggi ya jangan sampai nanti sudah diterapkan kemudian tadi ya sudah ada kegaduhan pasti ngadunya kan ke DPR,” ujarnya.
Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menyampaikan keinginan Presiden Prabowo Subianto untuk membangun sekolah rakyat. Adapun sekolah ini diperuntukkan khusus anak dari keluarga tidak mampu dan tergolong miskin ekstrem, yang berada di bawah kewenangan Kementerian Sosial.
Baca juga:
- DPRD Jakarta Taget Perda Sekolah Gratis Rampung Akhir Januari
- DPR Usul Pemerintah Bentuk Saluran Pengaduan Pelaksanaan MBG