DPR Ingin Tetapkan Biaya Paling Mahal untuk Haji Furoda
Mengingat, meski diselenggarakan pihak swasta, jemaah yang berangkat menggunakan layanan itu merupakan warga negara Indonesia (WNI). Karena itu, Marwan menilai pemerintah berwenang mengatur regulasi penyelengaraan haji furoda.
"Tidak juga boleh dipermainkan harga-harganya. Nanti yang akan datang harus kami batasi ada batas atas. Sekalipun orang menyerbu furoda, harus ada batas atas," jelas Marwan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2025).
"Maka nanti di undang-undang sebetulnya harus ada pembatasan batas atasnya berapa yang boleh. Belum mengatur, karena memang murni swasta," ucapnya.
Di satu sisi, ia menyebutkan kuota haji foruda per tahun juga tidak menentu setiap tahunnya. Kuota haji furoda juga tak dilakukan melalui negosiasi oleh pemerintah, melainkan sepenuhnya oleh pihak swasta yang bernegosiasi dengan pihak Pemerintah Arab Saudi.
Kata Marwan, kuota haji furoda juga berbeda dengan kuota haji yang diselenggarakan oleh pemerintah.
"Furoda ini murni sebetulnya swasta antara penyelenggara ibadah haji bersama Lemerintah Arab Saudi yang memberikan kuota ini. Jadi, tidak dalam kategori urusan pemerintah dalam hal pemberangkatan," ucapnya.
"Tetap saja yang berangkat itu jemaah dari Indonesia. Maka dalam hal perlindungan, baik keamanan maupun mengenai pembiayaan, tentu pemerintah Indonesia harus hadir di dalamnya," lanjut Marwan.
Baca juga:
- Maskapai Lokal Perlu Didorong Penuhi Penerbangan Haji
- Haji Furoda Penuh Masalah, Komisi VIII DPR akan Bentuk Panja
- Presiden Prabowo Minta KPK Dampingi Penyelenggara Haji 2025
saya ingin berkomentar
- kirim
Komentar Terbaru(0)
- tidak ada komentar
OLXTOTO menyarankan
- 2025-01-24 21:36:37Mengenal Ndalem Pangeran Keraton Kasunanan Surakarta
- 2025-01-24 21:36:37Tito Akan Tanya Pj Gubernur DKJ soal Aturan ASN Boleh Poligami
- 2025-01-24 21:36:37Penyelenggaraan Haji Indonesia Dinilai Humanis oleh Arab Saudi
- 2025-01-24 21:36:37Pemerintah Wajib Menjamin Semua Anak Indonesia Bisa Sekolah
- 2025-01-24 21:36:37Budi Arie Pastikan Bahan Baku Makan Bergizi Gratis Bukan Impor
- 2025-01-24 21:36:37Polisi Tangkap 3 Pelaku Penjarah Mobil Pengangkut Daging MBG
- 2025-01-24 21:36:37Gencatan Senjata, Menlu RI Soroti Kekejaman Israel di Palestina
- 2025-01-24 21:36:37Polisi Masih Dalami Penyebab Kebakaran Glodok Plaza
- 2025-01-24 21:36:37Juru Masak MBG Akui Sulit Atur Menu dengan Anggaran Rp10 Ribu
- 2025-01-24 21:36:37Kemlu: Polisi Jepang Tangkap 11 WNI karena Kasus Pembunuhan
Peristiwa Panas
- 2025-01-24 21:36:37Polisi Telusuri Temuan Mayat Anak di Bekasi
- 2025-01-24 21:36:37Fenomena Makam Keramat Palsu, antara Jalan Spiritual dan Bisnis
- 2025-01-24 21:36:37Polisi Harus Responsif, Usaha Rental Jangan Jadi Korban Lagi
- 2025-01-24 21:36:37Prabowo Resmikan Proyek Tenaga Listrik di 18 Provinsi Hari Ini
- 2025-01-24 21:36:37Dana Pribadi Prabowo pada Program MBG Berpotensi Langgar Aturan
- 2025-01-24 21:36:37Nusron Benarkan Pagar Laut Banten Memiliki Sertifikat HGB & SHM
- 2025-01-24 21:36:37PCO Yakin Kasus Mendikti Satryo Selesai Lewat Dialog Internal
- 2025-01-24 21:36:37Efek Negatif Bila Libur Panjang Sekolah Selama Ramadan Disahkan
- 2025-01-24 21:36:373 Terduga Pelaku Pelecehan Turis Singapura Ditangkap Polisi
- 2025-01-24 21:36:37Polemik Pagar Laut Bekasi: DKP Jabar Ditegur, Swasta Kena Sanksi
Hotspot Terbaru
- 2025-01-24 21:36:37Update Kebakaran Glodok Plaza: 13 Hilang, 4 Meninggal Dunia
- 2025-01-24 21:36:37Mengenal Ndalem Pangeran Keraton Kasunanan Surakarta
- 2025-01-24 21:36:37Israel Serang Gaza di Tengah Proses Gencatan Senjata
- 2025-01-24 21:36:37Update Kebakaran Glodok Plaza: 13 Hilang, 4 Meninggal Dunia
- 2025-01-24 21:36:37PT Pos Indonesia Persiapkan Diri Jadi Holding Logistik Darat
- 2025-01-24 21:36:37Bahlil Sebut Data Penerima Subsidi BBM Sedang Disusun BPS
- 2025-01-24 21:36:37Pemicu Ratusan Pegawai Kemendikti Saintek Demo Menteri Satryo
- 2025-01-24 21:36:37Bima Arya: Pergub Poligami ASN DKJ Memperketat Proses Perceraian
- 2025-01-24 21:36:37Garam Madura, Monopoli Belanda dan Perlawanan Sarekat Islam
- 2025-01-24 21:36:37Derita Peternak Sapi Terpaksa Banting Harga Imbas Wabah PMK