MK Hapus Ambang Batas, Partai Buruh: Tak Perlu Revisi UU Pemilu
"Sebab, tidak ada perintah MK untuk merevisi aturan pencalonan presiden oleh partai politik, dan tidak pula terjadinya kekosongan hukum akibat putusan tersebut," kata Said dalam keterangannya, Kamis (9/1/2025).
Menurut dia, usai ada putusan MK soal presidential threshold, semua parpol yang ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2029 dapat mengusulkan capres-cawapres dengan berkoalisi atau tak berkoalisi.
Di satu sisi, ada parpol yang khawatir nihilnya presidential threshold justru memperbanyak jumlah capres-cawapres. Namun, kata Said, ada empat alasan mengapa parpol tak perlu khawatir.
"Pertama, secara empiris sudah dibuktikan di Pilpres 2004 misalnya. Saat itu, pilpres hanya diikuti oleh lima pasangan dari semestinya bisa memunculkan 10 pasangan capres-cawapres. Hal ini terjadi karena adanya semangat berkoalisi diantara partai-partai politik," tutur Said.
Kedua, lanjut dia, karena ada dua jabatan yang dipilih, yaitu jabatan presiden dan wakil presiden. Ia mengatakan secara logis akan muncul semangat berkoalisi diantara partai politik.
"Oleh sebab itu, jumlah pasangan calon hampir dapat dipastikan tidak akan lebih dari separuh jumlah partai peserta Pemilu," lanjut dia.
Said melanjutkan, alasan lain adalah terkait besarnya biaya pencalonan intuk kampanye. Hal ini menyebabkan banyak parpol mempunyak keterbatasan dana. Alasan terakhir, tidak meratanya kekuatan partai politik di daerah dan beragamnya aliran politik di masyarakat.
"Sudah barang tentu akan membuat banyak parpol berpikir dua kali untuk memajukan capres sendiri," tukas Said.
Baca juga:
- Peran Gen Z dalam Penghapusan Presidential Threshold
- MK Hapus Presidential Threshold, Menteri Karding: Bikin Rumit
saya ingin berkomentar
- kirim
Komentar Terbaru(0)
- tidak ada komentar
OLXTOTO menyarankan
- 2025-01-25 17:42:44Burger, Makanan Anak Semua Bangsa
- 2025-01-25 17:42:44Cerita Korban Longsor Denpasar yang Selamat: Enggak Sempat Lari
- 2025-01-25 17:42:44Afriansyah Noor Bertarung Lawan Gugum Ridho di Muktamar PBB
- 2025-01-25 17:42:44Komdigi Minta Pengembang Koin Jagat Ubah Konsep Permainan
- 2025-01-25 17:42:44Menkes Wajibkan Puskesmas Layani Cek Kesehatan Gratis Warga
- 2025-01-25 17:42:44ETLE Ditambah, Polda Metro Target Tangkap 120 Juta Pelanggar
- 2025-01-25 17:42:44Korban Investasi Bodong di Jakbar Rugi Rp10
- 2025-01-25 17:42:44Ditjen Imigrasi akan Periksa WN Cina Selipkan Uang di Paspor
- 2025-01-25 17:42:44Pembongkaran Pagar Laut di Tangerang akan Makan Waktu 15 Hari
- 2025-01-25 17:42:44Bulog: Penyaluran Beras SPHP Baru 9.367 Ton per Januari 2025
Peristiwa Panas
- 2025-01-25 17:42:44Ono Surono & Ikhtiar PDIP Memenangkan Pilkada Jawa Barat
- 2025-01-25 17:42:44Tom Lembong Diperiksa Lagi di Kasus Dugaan Korupsi Impor Gula
- 2025-01-25 17:42:44Projo Bantah Jokowi Temui Sultan HB X untuk Mediasi Bertemu Mega
- 2025-01-25 17:42:44Gencatan Senjata, Menlu RI Soroti Kekejaman Israel di Palestina
- 2025-01-25 17:42:44Pemerintah Batalkan Eksekusi Terpidana Narkoba Asal Prancis
- 2025-01-25 17:42:44Wali Kota Jaktim Telusuri Identitas Anak Main Skuter di Jalan
- 2025-01-25 17:42:44Sejarah Rekrutmen dan Diskriminasi Usia Kerja
- 2025-01-25 17:42:44Pergub 2/2025 Lindungi Keluarga ASN Lewat Aturan Nikah & Cerai
- 2025-01-25 17:42:44Apakah Ilmu Ekonomi Harus 'Bebas Nilai'?
- 2025-01-25 17:42:44Menteri KKP: Pagar Laut Jangan Dibongkar Dulu, Itu Barang Bukti
Hotspot Terbaru
- 2025-01-25 17:42:44Teh Panas dan Romantisme Berbuka Puasa
- 2025-01-25 17:42:44AS Hapus Utang RI Rp573 M, Diganti Konservasi Terumbu Karang
- 2025-01-25 17:42:44Pembatasan Gadget & Medsos Jangan Halangi Anak Akses Informasi
- 2025-01-25 17:42:44Anggota TNI yang Acungkan Pistol di Kemang Diperiksa Denpom
- 2025-01-25 17:42:44Kemendikti Buka Peluang Jadikan UN Syarat Masuk Perguruan Tinggi
- 2025-01-25 17:42:44KEK Jadi Strategi Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi di Atas 8%
- 2025-01-25 17:42:44Kemendikdasmen Hapus Istilah Ujian dalam Pelaksanaan UN
- 2025-01-25 17:42:44Bantuan Mulai Masuk ke Gaza usai Gencatan Senjata Disepakati
- 2025-01-25 17:42:44Jusuf Kalla: Ini Pemilu yang Paling Buruk Dibanding Sebelumnya
- 2025-01-25 17:42:44Polisi Masih Dalami Penyebab Kebakaran Glodok Plaza