“Secara kebijakan menurut saya tindakan guru yang meminta murid yang belum membayar dengan belajar di lantai itu, tidak sesuai dengan nilai-nilai pendidikan dan juga tidak sesuai dengan semangat sosial,” kata Mu’ti, saat ditemui di Kantor Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Senin (13/1/2025).
Mu’ti mengatakan permasalahan administrasi sekolah seharusnya dapat ditangani lebih baik tanpa melakukan cara yang kontraproduktif. Menurut Mu'ti, seharusnya guru dapat mencari penyelesaian yang lebih baik dan lebih manusiawi.
“Itu sudah ada jalan keluar yang dianggap masalahnya sudah selesai karena yang pertama itu memang ada miskomunikasi antara guru yang di kelas itu dengan kebijakan di yayasan,” ucap Mu’ti.
“Kemudian yang kedua, itu anaknya, itu sudah tidak ada masalah dengan gurunya itu, bahkan guru itu sebenarnya guru idolanya anak itu sebenarnya,” sambungnya.
Berdasarkan informasi tersebut, masalah penunggakan telah dianggap selesai dan sudah ada jalan keluar yang bisa diterima oleh kedua belah pihak.
Mu’ti berharap sekolah ke depannya pihak-pihak yang berada dalam lingkaran pendidikan, tak menggunakan cara-cara yang berkaitan dengan disiplin, baik disiplin akademik maupun disiplin administrasi yang bertentangan dengan nilai-nilai pendidikan.
“Pendidikan ini harus menjadi proses yang memuliakan, memuliakan murid, memuliakan guru dan memuliakan ilmu,” tukas Mu'ti.
Diketahui, Siswa kelas 4 di SD swasta berinsial M (10) di Kota Medan, menjalani hukuman dengan duduk di lantai selama dua hari pada 6-7 Januari 2025 saat kegiatan belajar-mengajar. M dihukum oleh wali kelasnya berinisial H, karena menunggak SPP selama tiga bulan
Baca juga:
- Tunjangan Guru Jadi Bagian 25 Program Prioritas Kemendikdasmen
- Kemendikdasmen Siapkan Coding dan AI Masuk Kurikulum 2025
Berita hangat yang mungkin menarik minat Anda