DPR Minta Biaya Cek Kesehatan Jemaah Haji di Bawah Rp1 Juta
"Pemeriksaan kesehatan di daerah-daerah tidak sebesar Rp1 juta untuk dilakukan kepada jemaah," kata Marwan di Gedung Nusanatara II, Komplek DPR/MPR RI, Senin (6/1/2025).
Marwan meminta Kementerian Agama untuk bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan agar pengurangan biaya cek kesehatan dapat terwujud.
Marwan juga mengingatkan bahwa pemeriksaan kesehatan bagi calon jemaah haji tidaklah sama seperti para pencari kerja. Dia meminta pemerintah tidak berorientasi profit dalam pemungutan biaya kesehatan dari calon jemaah haji.
"Karena pemeriksaan kesehatan jemaah haji ini bukanlah bagian dari untuk mencari kerja, tapi untuk pemberangkatan haji harus ada keberpihakan kita," katanya.
Sebelumnya, Ketua Panitia Kerja (Panja) Haji 2025, Abdul Wachid, mengumumkan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2025 sebesar Rp 89.410.258,79 (Rp89,4 juta).
Dari total BPIH itu, sebesar Rp55.431.750,78 (Rp55,4 juta) atau setara 62 persen dari BPIH dibebankan kepada jemaah sebagai Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih).
Wachid mengatakan bahwa komponen sisanya, yakni sebesar Rp33.978.508,01 atau sebesar 38 persen dari BPIH, berasal dari nilai manfaat rata-rata per jemaah.
"Besaran BPIH pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 H/2025 M sebesar Rp89.410.258,79 (Rp89,4 juta)," kata Abdul Wachid usai membacakan kesimpulan rapat bersama Kementerian Agama di Gedung Nusantara II, Kompleks MPR/DPR RI, Senin (6/1/2025).
besaran BPIH tersebut mengalami penurunan sebesar Rp614.420,82 dibandingkan tahun sebelumnya. Di 2024, total BPIH sebesar Rp93.410.286 (Rp93,4 juta) dengan Bipih yang harus dibayar jemaah sebesar Rp56.046.171.60 (Rp56 juta).
Dia juga menjelaskan bahwa pelunasan Bipih akan dikurangi setoran awal dan besaran saldo nilai manfaat di virtual accountjemaah serta dapat dicicil hingga batas akhir pelunasan.
"Pelunasan Bipih dibayarkan jemaah setelah dikurangi setoran awal dan besaran saldo nilai manfaat di virtual accountmasing-masing jemaah. Serta, dapat dicicil hingga batas akhir pelunasan," kata Wachid.
Baca juga:
- Legislator Harap Kemenag Dahulukan Lansia untuk Berangkat Haji
- DPR Evaluasi Sejumlah Komponen Teken Biaya Haji 2025
saya ingin berkomentar
- kirim
Komentar Terbaru(0)
- tidak ada komentar
OLXTOTO menyarankan
- 2025-01-25 13:28:21Permukiman Padat Perlu Dibenahi Demi Cegah Kebakaran Berulang
- 2025-01-25 13:28:21Bima Arya: Pergub Poligami ASN DKJ Memperketat Proses Perceraian
- 2025-01-25 13:28:21Dapur Umum MBG di Bantul Ditargetkan Berjalan Akhir Januari 2025
- 2025-01-25 13:28:21ETLE Ditambah, Polda Metro Target Tangkap 120 Juta Pelanggar
- 2025-01-25 13:28:21Kemendikti Saintek Siap Jalankan Wacana Kampus Kelola Tambang
- 2025-01-25 13:28:21Banser Kerahkan 10 Ribu Pasukan Kawal Makan Bergizi Gratis
- 2025-01-25 13:28:21Bahlil: Belum Ada Rencana Pemangkasan Produksi Nikel di 2025
- 2025-01-25 13:28:21Surya Paloh Bertemu Dasco, Bicara 100 Hari Kerja Prabowo
- 2025-01-25 13:28:21Energi Muda untuk Masa Depan Indonesia Terbarukan
- 2025-01-25 13:28:21Airlangga Minta Warga Tak Khawatir dengan Penguatan Dolar AS
Peristiwa Panas
- 2025-01-25 13:28:21KKP Ungkap PT CPS Melanggar Aturan Reklamasi di Pulau Pari
- 2025-01-25 13:28:21Kejagung Limpahkan Eks Petinggi MA Zarof Ricar ke Kejari Jaksel
- 2025-01-25 13:28:21Ketika Pasar Hasil Revitalisasi Tetap Saja Sepi, Apa Solusinya?
- 2025-01-25 13:28:21Daftar Nama 14 Korban Hilang Kebakaran Glodok Plaza
- 2025-01-25 13:28:21Asa dan Gagasan Bima Arya demi Bertarung di Pilkada Jabar 2024
- 2025-01-25 13:28:21Trump Wacanakan Relokasi Sementara Warga Jalur Gaza ke Indonesia
- 2025-01-25 13:28:21Arti Gencatan Senjata & Apakah Israel Sudah Menyerah di Gaza?
- 2025-01-25 13:28:21KKP & TNI AL Sepakat Akan Bongkar Pagar Laut Banten 2 Hari Lagi
- 2025-01-25 13:28:21Gen AI di Koridor Kekuasaan, Sampai Mana Kesiapan Indonesia?
- 2025-01-25 13:28:21Masalah Program MBG Harus Dibenahi agar Tak Bahayakan Anak
Hotspot Terbaru
- 2025-01-25 13:28:21BGN Akui Anggaran MBG Masih Kurang, meski Jadi Program Andalan
- 2025-01-25 13:28:21Menyoal Vonis Bebas WN Cina di Kasus Dugaan Tambang Emas Ilegal
- 2025-01-25 13:28:212 Anggota Polres Jakpus Disanksi Demosi 8 Tahun terkait DWP
- 2025-01-25 13:28:21DJP Sebut Revisi PMK soal DPP Nilai Lain agar Beban PPN Tak Naik
- 2025-01-25 13:28:21Asa dan Gagasan Bima Arya demi Bertarung di Pilkada Jabar 2024
- 2025-01-25 13:28:21Update Kebakaran Glodok Plaza: 7 Orang Meninggal Dunia
- 2025-01-25 13:28:21iPhone 16 Dilarang Dijual di Indonesia, Kok IMEI
- 2025-01-25 13:28:21Pemerintah Wajib Menjamin Semua Anak Indonesia Bisa Sekolah
- 2025-01-25 13:28:21Pemprov DIY akan Revitalisasi Alun
- 2025-01-25 13:28:21Status Quo Pimpinan Parpol: Feodalisme di Alam Demokrasi