OLXTOTO - Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjen Imigrasi) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI mencatat sekitar 130 orang WNA sebagai tersangka dalam tindak pidana keimigrasian. Angka ini meningkat 145,klasemen serie a2 persen dibanding 2023 lalu yang hanya 53 tersangka.

"Sementara itu, Imigrasi mengenakan tindakan administratif keimigrasian (TAK) terhadap 5.434 WNA di tahun 2024. Jumlah ini naik 98,7 persen dibandingkan tahun 2023 di mana jumlah TAK mencapai 2.734 orang," ujar Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, Agus Andrianto, dalam keterangan, Senin (13/1/2025).

Terkini, Ditjen Imigrasi juga mencatat telah meringkus 16 orang buronan internasional yang masuk daftar pencarian orang interpol. Ia mengaku, 16 orang terdiri atas pelaku penipuan, pencucian uang dan narkotika."Buron terakhir yang ditangkap di tahun 2024 adalah YZ, yang merupakan bagian dari sindikat judi online asar Republik Rkayat Tiongkok," kata Agus.

“Meningkatnya mobilitas orang asing harus kami sikapi dengan kewaspadaan yang lebih tinggi terhadap aktivitas mereka. Hal ini perlu dilakukan untuk memastikan keamanan dan ketertiban di Indonesia,” jelasnya.

Agus mengingatkan, pejabat imigrasi berwenang melakukan tindakan administratif keimigrasian (TAK) kepada WNA yang berada di Indonesia dan terbukti melakukan kegiatan berbahaya atau diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum. Ia juga meningatkan bahwa petugas imigrasi bisa melakukan tindakan administratif kepada WNA yang tidak menaati peraturan yang berlaku di Indonesia.

Agus pun menekankan, sanksi yang diberikan beragam, mulai masuk daftar penangkalan, pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal, hingga larangan berada di tempat tertentu di Indonesia.

Selain itu, Imigrasi juga berhak memberlakukan keharusan bertempat tinggal di lokasi tertentu, pengenaan biaya beban, dan yang paling berat adalah Deportasi dari Wilayah Indonesia. Deportasi juga dapat dilakukan terhadap WNA yang berusaha melarikan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara asalnya, sebagai upaya penegakan hukum dan menjaga keamanan nasional.

Kemudian, Agus juga menerangkan bahwa perubahan Undang-Undang Keimigrasian per 19 September 2024 bisa membuat WNA yang melakukan kejahatan di Indonesia dapat ditangkal 10 tahun atau seumur hidup. Kemudian, seseorang yang sudah menjalani tahap penyidikan dan memasuki tahap penuntutan, jaksa dapat dicegah ke luar wilayah Indonesia. Hal itu disesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-IX/2011.

Sebagai bagian dari upaya pengawasan, Ditjen Imigrasi telah melaksanakan operasi pengawasan skala nasional secara berkala pada bulan Mei, Juli, dan September tahun 2024. Operasi ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan WNA di seluruh wilayah Indonesia.

“Di tahun 2025 ini, Saya instruksikan kepada semua jajaran untuk menggiatkan operasi secara berkala, memperkuat sinergisitas dengan APH [aparat penegak hukum] lain. Jangan beri celah orang asing untuk berbuat ulah apalagi melakukan tindak kriminal di negara kita,” tutup Agus.

Baca juga:

• Eks Dirjen Imigrasi Diperiksa KPK soal Perlintasan Harun Masiku
• Imigrasi: KPK Tak Perpanjang Pencegahan Harun Masiku Sejak 2021

SebelumnyaBerikutnya

saya ingin berkomentar

kirim

Komentar Terbaru(0)

• tidak ada komentar

OLXTOTO menyarankan

• 2025-02-02 05:29:41Pemerintah akan Berhati
• 2025-02-02 05:29:41LPS Nilai Kebijakan DHE SDA 100 Persen Perkuat Rupiah
• 2025-02-02 05:29:41Jusuf Kalla: Ini Pemilu yang Paling Buruk Dibanding Sebelumnya
• 2025-02-02 05:29:41Yenny Wahid Bicara Alasan Pilih Ganjar & Perempuan di Politik
• 2025-02-02 05:29:41BGN Ungkap Keterlibatan TNI di MBG Hanya Sementara
• 2025-02-02 05:29:41Peran LPS Menjawab Tugas Baru Penjamin Polis Asuransi di UU P2SK
• 2025-02-02 05:29:41Sosiologi Hijau, Tantangan bagi Calon Kepala Daerah
• 2025-02-02 05:29:41Korupsi Pasar Cigasong, Arsan Latif Cs Divonis 4 Tahun Penjara
• 2025-02-02 05:29:41360 Gedung di Jakarta Belum Lolos Syarat Keselamatan Kebakaran
• 2025-02-02 05:29:41RUU Minerba: Perguruan Tinggi Kelola Tambang Secara Prioritas

Peristiwa Panas

• 2025-02-02 05:29:41Menakar Kewarasan Program Makan Siang dan Susu Gratis
• 2025-02-02 05:29:41Generasi Z: Peradaban Terakhir Indonesia Mencari Tanah Air Baru
• 2025-02-02 05:29:41Menggugat Narasi Tanah Subur dan Realitas Pertanian Indonesia
• 2025-02-02 05:29:41Melihat Pendidikan Sikka, Teringat Frans Seda
• 2025-02-02 05:29:41Idrus Marham Bicara Jokowi Effect hingga Calon Ketum Golkar
• 2025-02-02 05:29:41BPOM Bantu BGN Awasi Kualitas Makanan di Program MBG
• 2025-02-02 05:29:41Apakah Ilmu Ekonomi Harus 'Bebas Nilai'?
• 2025-02-02 05:29:41Pertaruhan Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024
• 2025-02-02 05:29:41Melihat Ketimpangan dari Kacamata Sektor Energi
• 2025-02-02 05:29:41Merunut Siapa Bertanggung Jawab atas HGB Pagar Laut di Tangerang

Hotspot Terbaru

• 2025-02-02 05:29:41Ronal Surapradja Bicara Dinamika Maju Pilgub & Visi Misi Jabar
• 2025-02-02 05:29:41Korupsi Pasar Cigasong, Arsan Latif Cs Divonis 4 Tahun Penjara
• 2025-02-02 05:29:41Suap & Gratifikasi Masih Banyak Terjadi di Instansi Pemerintahan
• 2025-02-02 05:29:41RI Akan Tambah Kapasitas Pembangkit Listrik 443 Gigawatt di 2060
• 2025-02-02 05:29:41Generasi Z: Peradaban Terakhir Indonesia Mencari Tanah Air Baru
• 2025-02-02 05:29:41360 Gedung di Jakarta Belum Lolos Syarat Keselamatan Kebakaran
• 2025-02-02 05:29:41Andra Soni Bicara Kondisi KIM dan Cita
• 2025-02-02 05:29:41Masinton: Pemilu Brutal Ini, Potensi Melanggengkan Kuasa Jokowi
• 2025-02-02 05:29:41Jennifer McKinnon Bicara Tentang Menariknya Arkeologi Bawah Laut
• 2025-02-02 05:29:41Anggota Polres Merangin Disanksi akibat Main Sirine Mobil Dinas