Menkes Imbau Warga Punya Asuransi Kesehatan selain BPJS
“Tapi jujur diakui BPJS sekarang belum mampu untuk meng-cover100% pembiayaan untuk semua jenis penyakit. Karena iuran yang dibayar di BPJS itu masih sangat murah. Sekarang kan Rp48.000 per bulan,” kata Budi dalam acara ‘Semangat Awal Tahun 2025’ by IDN Times, Jakarta Selatan, pada Kamis (16/1/2025).
Iuran BPJS yang murah, disebut Budi, berdampak pada pembiayaan BPJS yang hanya dapat menanggung pengobatan dengan layanan tertentu. Sehingga, masih banyak biaya yang harus ditanggung oleh pasien.
Oleh karenanya, Budi menyebut, pemerintah tengah mendorong masuknya lebih banyak asuransi swasta ke rumah sakit untuk membantu pembiayaan tinggi yang tak ter-coveroleh BPJS. Apalagi dengan banyaknya kasus gangguan kesehatan yang membutuhkan pembiayaan besar.
“Yang kedua sekarang PR-nya, karena sekarang makin banyak kasus, pemerintah sedang memfasilitasi supaya asuransi swasta lebih banyak lagi yang masuk,” kata Budi.
Dia menilai sistem asuransi swasta dapat menjadi komplementer bagi BPJS Kesehatan. Sehingga, semua pembiayaan medis besar yang tidak ditanggung BPJS dapat ditanggung oleh asuransi swasta.
“Nah ini yang sekarang sedang diperbaiki oleh pemerintah. Jadi jangan begitu sakit kita harus bayar ratusan juta. Ya sudah ada dong asuransi swasta yang bayarnya mungkin enggak Rp48.000, mungkin Rp100.000, Rp150.000 lah sebulan,” ujarnya.
“Tapi nanti jadi kalau dia kena, ini enggak di-coveroleh BPJS atasnya. Yang puluhan juta sisanya itu bisa di-coveroleh asuransi swastanya. Itu yang sekarang pemerintah lagi lakukan,” sambung Budi.
Baca juga:
- Beragam Keluhan Layanan BPJS Kesehatan dan Solusi yang Dinanti
- Menkes: Cek Kesehatan Gratis saat Ulang Tahun Berlaku 1 Bulan
- Menkes Nilai Wajar Peluncuran Perdana Program MBG Bermasalah
saya ingin berkomentar
- kirim
Komentar Terbaru(0)
- tidak ada komentar
OLXTOTO menyarankan
- 2025-01-24 21:52:08Polisi Tangkap 4 Pelaku Penembakan Bos Rental Mobil di Tangerang
- 2025-01-24 21:52:08Hoaks Prabowo Telepon Sunhaji, Minta Maaf Perilaku Gus Miftah
- 2025-01-24 21:52:08Bekal Makan Untuk Anak
- 2025-01-24 21:52:08Konteks Lengkap Laporan Serangan Ransomware pada BRI
- 2025-01-24 21:52:08Hasil Tes Urine Anak ASN Kemhan Penabrak Pejalan Kaki di Jakbar
- 2025-01-24 21:52:08Ayam Arak dan Hikayat Nama
- 2025-01-24 21:52:08Benarkah Prabowo Pecat Gus Miftah?
- 2025-01-24 21:52:08Klaim Pandemi SEERS Akan Terjadi pada April 2025, Apa Benar?
- 2025-01-24 21:52:08Pasemah, Jejak Kebudayaan Megalitik dan Kutukan Si Pahit Lidah
- 2025-01-24 21:52:08Salah, Video Diklaim Banjir Malang pada 1 Desember 2024
Peristiwa Panas
- 2025-01-24 21:52:08Saksi Ahli di Kasus Korupsi Timah Dilaporkan ke Polda Babel
- 2025-01-24 21:52:08Beda Sikap antara Pimpinan Sipil & Militer saat Sekutu Datang
- 2025-01-24 21:52:08Senarai Kisah Kedatangan Agamawan Asing di Nusantara Kuno
- 2025-01-24 21:52:08Hoaks Prabowo Pecat Hakim yang Memvonis Harvey 6,5 Tahun Penjara
- 2025-01-24 21:52:08Jasa Marga Catat Ratusan Ribu Kendaraan Kembali ke Jakarta
- 2025-01-24 21:52:08Wawasan Kebencanaan yang Terekam dalam Prasasti Rukam
- 2025-01-24 21:52:08Klaim Pandemi SEERS Akan Terjadi pada April 2025, Apa Benar?
- 2025-01-24 21:52:08X, Simbol Misteri yang Memikat Selama Ratusan Tahun
- 2025-01-24 21:52:08Promosi Eks Ketua PN Surabaya Dicabut Akibat Kasus Ronald Tannur
- 2025-01-24 21:52:08Percayalah, Ada Rawon tanpa Kluwek di Jawa Timur (dan Enak)
Hotspot Terbaru
- 2025-01-24 21:52:08KPK Periksa Ketua Gapensi Semarang di Kasus Korupsi Pemkot
- 2025-01-24 21:52:08Hoaks Lowongan Pekerjaan Mengatasnamakan Perum BULOG
- 2025-01-24 21:52:08Kisah Bahagia Adit dan Nurhayati Mengikuti Sepekan Nikah Bareng
- 2025-01-24 21:52:08Semangkuk Bubur Ayam Terakhir dari Ayah
- 2025-01-24 21:52:08DPR Minta Biaya Cek Kesehatan Jemaah Haji di Bawah Rp1 Juta
- 2025-01-24 21:52:08Wangi Semerbak Pallubasa dari Jalan Serigala
- 2025-01-24 21:52:08Hoaks Ledakan Rumah Dokter Terawan yang Mencatut CNN Indonesia
- 2025-01-24 21:52:08Ayam Arak dan Hikayat Nama
- 2025-01-24 21:52:08Polemik Pagar Laut Bekasi: DKP Jabar Ditegur, Swasta Kena Sanksi
- 2025-01-24 21:52:08Salah, OCCRP Hapus Nama Jokowi sebagai Finalis Pemimpin Terkorup