Respons Mendikdasmen soal Guru Hukum Siswa SD Gegara Tunggak SPP
“Secara kebijakan menurut saya tindakan guru yang meminta murid yang belum membayar dengan belajar di lantai itu, tidak sesuai dengan nilai-nilai pendidikan dan juga tidak sesuai dengan semangat sosial,” kata Mu’ti, saat ditemui di Kantor Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Senin (13/1/2025).
Mu’ti mengatakan permasalahan administrasi sekolah seharusnya dapat ditangani lebih baik tanpa melakukan cara yang kontraproduktif. Menurut Mu'ti, seharusnya guru dapat mencari penyelesaian yang lebih baik dan lebih manusiawi.
“Itu sudah ada jalan keluar yang dianggap masalahnya sudah selesai karena yang pertama itu memang ada miskomunikasi antara guru yang di kelas itu dengan kebijakan di yayasan,” ucap Mu’ti.
“Kemudian yang kedua, itu anaknya, itu sudah tidak ada masalah dengan gurunya itu, bahkan guru itu sebenarnya guru idolanya anak itu sebenarnya,” sambungnya.
Berdasarkan informasi tersebut, masalah penunggakan telah dianggap selesai dan sudah ada jalan keluar yang bisa diterima oleh kedua belah pihak.
Mu’ti berharap sekolah ke depannya pihak-pihak yang berada dalam lingkaran pendidikan, tak menggunakan cara-cara yang berkaitan dengan disiplin, baik disiplin akademik maupun disiplin administrasi yang bertentangan dengan nilai-nilai pendidikan.
“Pendidikan ini harus menjadi proses yang memuliakan, memuliakan murid, memuliakan guru dan memuliakan ilmu,” tukas Mu'ti.
Diketahui, Siswa kelas 4 di SD swasta berinsial M (10) di Kota Medan, menjalani hukuman dengan duduk di lantai selama dua hari pada 6-7 Januari 2025 saat kegiatan belajar-mengajar. M dihukum oleh wali kelasnya berinisial H, karena menunggak SPP selama tiga bulan
Baca juga:
- Tunjangan Guru Jadi Bagian 25 Program Prioritas Kemendikdasmen
- Kemendikdasmen Siapkan Coding dan AI Masuk Kurikulum 2025
saya ingin berkomentar
- kirim
Komentar Terbaru(0)
- tidak ada komentar
OLXTOTO menyarankan
- 2025-01-25 23:59:06DPR Akan Bahas Kembali UU Pertanahan & Bentuk Pengadilan Agraria
- 2025-01-25 23:59:06Kabinet Israel Akhirnya Setuju Genjatan Senjata di Gaza
- 2025-01-25 23:59:06BGN Butuh Tambahan Rp100 T untuk Beri MBG pada 82,9 Juta Anak
- 2025-01-25 23:59:06Komdigi Minta Pengembang Koin Jagat Ubah Konsep Permainan
- 2025-01-25 23:59:06Kilas Balik Gibran Cawapres Prabowo versi Orang Dekat Jokowi
- 2025-01-25 23:59:06Kebakaran Melanda Glodok Plaza, 7 Orang Masih Terjebak
- 2025-01-25 23:59:06Prabowo Tanggapi Penggunaan Dana Zakat untuk Program MBG
- 2025-01-25 23:59:06KPK Periksa Ketua Gapensi Semarang di Kasus Korupsi Pemkot
- 2025-01-25 23:59:06Restart Peran Parlemen di Era Menguatnya Presidensialisme RI
- 2025-01-25 23:59:06Polisi Harus Responsif, Usaha Rental Jangan Jadi Korban Lagi
Peristiwa Panas
- 2025-01-25 23:59:06Guru Besar di Indonesia: Dorong Prestise dan Kualitas Akademik
- 2025-01-25 23:59:06Daya Beli Melemah, Pabrikan Mobil Diminta Beri Diskon Spesial
- 2025-01-25 23:59:06BPOM soal Kasus Keracunan Sukoharjo: Mau Terlibat Formal di MBG
- 2025-01-25 23:59:06Gencatan Senjata, Menlu RI Soroti Kekejaman Israel di Palestina
- 2025-01-25 23:59:06Rencana Besar Ilmuwan Dunia Antisipasi Pandemi Masa Depan
- 2025-01-25 23:59:06Kemenag Imbau Warga Waspadai Loker Bodong Petugas Haji 2025
- 2025-01-25 23:59:06Ratusan Guru Honorer Geruduk DPRD Jabar Tuntut Kepastian Status
- 2025-01-25 23:59:06Derita Peternak Sapi Terpaksa Banting Harga Imbas Wabah PMK
- 2025-01-25 23:59:06Ronal Surapradja Bicara Dinamika Maju Pilgub & Visi Misi Jabar
- 2025-01-25 23:59:06AS Hapus Utang RI Rp573 M, Diganti Konservasi Terumbu Karang
Hotspot Terbaru
- 2025-01-25 23:59:06Feri Amsari Bicara Kerusakan Demokrasi Kepemiluan di Era Jokowi
- 2025-01-25 23:59:06Gus Ipul Sebut Program Sekolah Rakyat Bakal Dimulai di Jakarta
- 2025-01-25 23:59:06Menyoal Vonis Bebas WN Cina di Kasus Dugaan Tambang Emas Ilegal
- 2025-01-25 23:59:06Polemik Pagar Laut Bekasi: DKP Jabar Ditegur, Swasta Kena Sanksi
- 2025-01-25 23:59:06Puan Akui Pimpinan DPR Setuju Pembahasan RUU Minerba saat Reses
- 2025-01-25 23:59:06ATR/BPN Target Pendataan Sertifikasi Hak Komunal Rampung 5 Tahun
- 2025-01-25 23:59:06Wamentan Ogah Sebut Upaya Datangkan 1,2 Juta Sapi sebagai Impor
- 2025-01-25 23:59:06Pemprov DKJ Segera Isi Kursi Kadis hingga Lurah yang Kosong
- 2025-01-25 23:59:06MPR Minta Pesantren Tradisional & Modern Saling Bersinergi
- 2025-01-25 23:59:06Mendikti Satryo Duga ASN Kemendikti Demo karena Tolak Dimutasi