DPR Ungkap Penyebab Penurunan Biaya Haji 2025
Marwan mengatakan berdasar pada temuan Panitia Khusus (Pansus) Haji 2024, biaya visa sebesar 300 Saudi Riyal (SAR) yang dibebankan kepada jemaah haji ternyata juga masuk dalam komponen masyair. Alhasil, terjadi anggaran dobel yang membuat mahalnya ongkos haji.
Biaya visa yang sebelumnya tercantum dihilangkan dan terjadilah penghematan pada pembiayaan Haji 2025. Marwan mengatakan pemerintah telah mengakui adanya double anggaran itu.
Politikus PKB itu mengatakan bukti temuan itu telah dikantongi Pansus 2024 dan akan dilanjutkan oleh Panja 2025. Berdasarkan hitungan Komisi VIII, angka yang diselewengkan dari pengurusan visa mencapai sekitar Rp300 miliar.
"Dengan adanya bukti ini, pembahasan biaya haji 2025 menjadi lebih mudah karena potensi anggaran yang diselewengkan sudah dihapus," kata Marwan.
Terkait pelayanan, Marwan memastikan bahwa pemerintah telah berkomitmen untuk tetap memberikan layanan yang baik. Komisi VIII juga akan melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan Haji 2025 agar tidak ada lagi penyalahgunaan anggaran.
"Kami berharap kasus seperti Haji 2024 tidak terulang pada 2025. Tahun lalu, ada penyalahgunaan kuota tambahan sebesar 4.003 jemaah atau setara 10 kloter, yang melibatkan nilai uang sangat besar," ucap Marwan.
Sebelumnya, Ketua Panitia Kerja (Panja) Haji 2025, Abdul Wachid, mengumumkan biaya penyelenggaraan ibadah haji 2025 (BPIH) sebesar Rp 89.410.258,79 (Rp 89,4 juta).
Dari total BPIH itu, sebesar Rp55.431.750,78 (Rp55,4 juta) atau setara 62 persen dari BPIH dibebankan kepada jemaah (Bipih).
Biaya penyelenggaraan haji tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Di 2024, total BPIH sebesar Rp93.410.286 (Rp 93 juta) sedangkan Bipih yang harus dibayar jamaah sebesar Rp56.046.171.60 (Rp 56 juta) atau turun Rp614.420,82.
la juga menjelaskan bahwa pelunasan Bipih akan dikurangi setoran awal dan besaran saldo nilai manfaat di virtual account-nya serta dapat dicicil hingga batas akhir pelunasan.
"Pelunasan Bipih dibayarkan jemaah setelah dikurangi setoran awal dan besaran saldo nilai manfaat di virtual accountmasing-masing jemaah. Serta dapat dicicil hingga batas akhir pelunasan," kata Wachid pada Senin (6/1/2025).
Baca juga:
- Menag Belum Terima Surat Saudi soal Rencana Pembatasan Usia Haji
- Menag soal KPK Dampingi Pelaksanaan Haji: Sudah Berlangsung
saya ingin berkomentar
- kirim
Komentar Terbaru(0)
- tidak ada komentar
OLXTOTO menyarankan
- 2025-01-28 23:24:36Pemprov DIY akan Revitalisasi Alun
- 2025-01-28 23:24:36Mengenal Ndalem Pangeran Keraton Kasunanan Surakarta
- 2025-01-28 23:24:36Tito soal Teguh Bikin Pergub Poligami: Ingin Cegah Perceraian
- 2025-01-28 23:24:36KKP Diminta Tindak Tegas Pembuat Pagar Laut 30 Km di Tangerang
- 2025-01-28 23:24:36Feri Amsari Bicara Kerusakan Demokrasi Kepemiluan di Era Jokowi
- 2025-01-28 23:24:36Nelangsa Petani di Bantul: Tanam Tujuh Kali, Panen Satu Kali
- 2025-01-28 23:24:36DPR Akan Panggil Menteri Trenggono, Bahas soal Pagar Laut Banten
- 2025-01-28 23:24:36Polisi Tangkap 3 Pelaku Penjarah Mobil Pengangkut Daging MBG
- 2025-01-28 23:24:36Andra Soni Bicara Kondisi KIM dan Cita
- 2025-01-28 23:24:36TNI Buru Desertir AD Penembak Rekannya di Bangka Belitung
Peristiwa Panas
- 2025-01-28 23:24:36KPK Belum Mau Ungkap Peran Djan Faridz di Kasus Harun Masiku
- 2025-01-28 23:24:36Alasan LLDikti IV Jatuhkan Sanksi Berat ke Stikom Bandung
- 2025-01-28 23:24:36Gus Ipul Sebut Program Sekolah Rakyat Bakal Dimulai di Jakarta
- 2025-01-28 23:24:36Bareskrim Tetapkan Pemilik Hotel Aruss Tersangka Judi Online
- 2025-01-28 23:24:36Menteri Nusron Cabut SHGB Milik Agung Sedayu di Laut Tangerang
- 2025-01-28 23:24:36MK: KPK Periksa Ridwan Mansyur Tak Berkaitan Sidang Pilkada
- 2025-01-28 23:24:36Pratikno Akui Penyaluran Makan Bergizi Gratis Belum Merata
- 2025-01-28 23:24:36Gencatan Senjata, Menlu RI Soroti Kekejaman Israel di Palestina
- 2025-01-28 23:24:36Khoirudin soal Kemenangan PKS hingga Anggota DPRD Kampanyekan RK
- 2025-01-28 23:24:36Mendidaksmen Akui Ada Kesenjangan Jumlah Anak Disabilitas & SLB
Hotspot Terbaru
- 2025-01-28 23:24:36Dilukis bak Srikandi Memanah, Megawati: Saya Harus Bidik Siapa?
- 2025-01-28 23:24:36Nasib Blokir Tiktok di AS Berada di Tangan Donald Trump
- 2025-01-28 23:24:36Ditjen Imigrasi akan Periksa WN Cina Selipkan Uang di Paspor
- 2025-01-28 23:24:36Pemerintah Diberi Ruang Izinkan Perguruan Tinggi Kelola Tambang
- 2025-01-28 23:24:36BGN Akui Anggaran MBG Masih Kurang, meski Jadi Program Andalan
- 2025-01-28 23:24:36Skrining Kesehatan Gratis, Menko PMK: Cegah Penyakit Kronis
- 2025-01-28 23:24:36Komnas HAM Periksa 7 Saksi terkait Penembakan Bos Rental Mobil
- 2025-01-28 23:24:36Program MBG Belum Merata, Prabowo: Saya Minta Maaf
- 2025-01-28 23:24:36Skandal Putusan MK & Kartelisasi Politik yang Lemahkan Demokrasi
- 2025-01-28 23:24:36Pemerintah Wajib Menjamin Semua Anak Indonesia Bisa Sekolah